Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen tapi Penerimaan Negara Seret, Bos Banggar DPR: Janggal!

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (Foto: dpr.go.id)

Pertumbuhan ekonomi 2025 diklaim tembus 5,11 persen. Tapi penerimaan negara justru tekor. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mencium ada yang janggal.

“Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall (kekurangan) yang luar biasa. Ini sebuah anomali,” ujar Said dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Said, dalam logika normal, ekonomi yang tumbuh mestinya menarik naik penerimaan negara, terutama pajak. Bukan sebaliknya.

“Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita,” tambahnya.

Nada serupa datang dari Ekonom Celios (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda. Ia menyoroti laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan 2025 mencapai 5,11 persen.

Huda mempertanyakan konstruksi Produk Domestik Bruto (PDB), terutama jika dikaitkan dengan rasio defisit fiskal. BPS mencatat konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 82,65 persen terhadap PDB.

“Jika kedua komponen utama itu tidak tumbuh lebih tinggi dari 5,11 persen, lalu sumber pertumbuhan yang membuat ekonomi bisa 5,11 persen, dari mana,” kata Huda di Jakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

BPS menyebut ekspor tumbuh paling tinggi, 7,03 persen. Namun Huda mengingatkan, ekspor tak bisa dilepaskan dari impor. Kontribusi net ekspor terhadap PDB 2025 hanya 8,47 persen.

“Net ekspor memang tumbuh, tapi kontribusinya relatif kecil. Tidaklah sebesar itu. Apakah masuk akal jika itu disebut sebagai pendorong utama pertumbuhan,” kata dia.

Ia juga menyorot lonjakan PMTB yang dipicu impor mesin dan perlengkapan. Subkomponen mesin bahkan disebut tumbuh 17,99 persen.

“Di satu sisi, net ekspor diklaim menjadi sumber pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Di sisi lain, impor mesin melonjak tajam. Pertanyaannya, impor mesin itu ditempatkan di mana. Banyak perusahaan yang tutup kok,” ujarnya.

Huda menilai gambaran pertumbuhan itu tak klop dengan fakta perpajakan. Penerimaan pajak justru terkontraksi, termasuk PPN dan PPnBM yang berkaitan langsung dengan konsumsi.

“Secara logika, ketika ekonomi membaik, penerimaan pajak juga harusnya membaik. Tapi ini justru berkebalikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pertumbuhan triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen. Konsumsi rumah tangga naik 5,11 persen, seiring Indeks Keyakinan Konsumen. Namun angka 5,39 persen dinilai sulit dijelaskan dari konsumsi saja.

“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pernah lebih tinggi dari 5,11 persen. Saat itu pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5,39 persen. Jadi pengungkitnya jelas PMTB, yang lagi-lagi didorong impor mesin,” terangnya.

Huda mempertanyakan pencatatan statistik impor mesin tersebut.

“Apakah impor mesin itu masuk ke PMTB, impor, atau keduanya? Ini harus dijelaskan secara transparan,” ujar Huda.

Ia bahkan mengaitkan angka PDB dengan rasio defisit fiskal. Dengan defisit Rp695,1 triliun dan rasio 2,92 persen, PDB harga berlaku yang dibutuhkan sekitar Rp23.804 triliun.

“Angka tersebut hampir sama dengan yang diumumkan BPS. Saya sampai berpikir, apakah ini berkaitan dengan target rasio defisit fiskal,” ujar dia.