Sinyal bahaya mulai menyala di cakrawala fiskal Indonesia. Kombinasi maut antara lonjakan harga minyak mentah dunia dan lunglainya nilai tukar rupiah diprediksi bakal menggerus kantong negara hingga ratusan triliun rupiah.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mewanti-wanti bahwa defisit APBN 2026 berpotensi membengkak hingga lebih dari Rp200 triliun. Angka ini bukan sekadar gertakan, melainkan hasil simulasi Permata Institute of Economic Research (PIER).
Dalam skenario PIER, tambahan defisit tersebut akan menjadi nyata jika rata-rata nilai tukar rupiah bertengger di level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah dunia menyentuh angka US$100 per barel.
“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu, dalam kondisi asumsi tertentu, bisa mendorong pelebaran defisit anggaran yang cukup besar,” ujar Josua dalam acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 yang digelar secara virtual, Selasa (12/5/2026).
Beban Subsidi dan Realitas ICP
Pelebaran defisit ini tentu menjadi tantangan berat bagi pemerintah yang telah mematok target defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Josua menjelaskan, lonjakan harga minyak bak bola salju bagi ekonomi nasional. Tidak hanya mencekik biaya impor energi, tetapi juga memberi tekanan hebat terhadap subsidi energi, memicu inflasi, hingga melambungkan biaya logistik yang berujung pada penyempitan ruang fiskal.
Kondisi saat ini pun sudah melampaui batas aman. Harga minyak mentah jenis Brent sempat mendekati rata-rata 86 dolar AS per barel sejak awal tahun. Angka ini jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok hanya di kisaran 70 dolar AS per barel.
Ancaman Geopolitik dan Skenario Terburuk
Situasi bisa semakin runyam jika tensi di Timur Tengah tidak kunjung mereda. Josua melihat adanya skenario terburuk jika konflik kawasan tersebut meluas.
“Skenario terburuk dapat terjadi apabila konflik Timur Tengah semakin meluas dan mendorong harga minyak melampaui US$130 per barel,” tegasnya.
Jika ini terjadi, tekanan terhadap rupiah akan semakin berat, dan beban subsidi energi bisa meledak di luar kendali.
Mengandalkan ‘Bantalan’ Saldo Anggaran
Meski bayang-bayang krisis menghantui, Josua menilai pemerintah masih memiliki napas cadangan. Saat ini, pemerintah mengantongi bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun.
Namun, ia mengingatkan bahwa SAL bukanlah obat ajaib yang bisa terus-menerus diandalkan. Kenaikan inflasi dan depresiasi rupiah yang berkepanjangan perlahan tapi pasti akan menggerus tabungan negara tersebut.
Oleh karena itu, Josua mendesak pemerintah untuk segera menetapkan skala prioritas belanja yang ketat. Belanja negara ke depan tidak boleh lagi sekadar ‘bagi-bagi’, melainkan harus diarahkan pada sektor produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa lebih berkualitas ke depannya. Tentunya dengan didukung oleh belanja-belanja prioritas yang juga harapannya bisa lebih tajam lagi,” pungkas Josua.