Harga Minyak Goreng Melambung, Efek Domino Kebijakan B50 Mulai Terasa?

Ekonom Achmad Nur Hidayat ingatkan pemerintah soal risiko penerapan B50 terhadap harga minyak goreng. (Foto: Inilah.com/AI)

Belum juga resmi meluncur, rencana penerapan biodiesel B50 sudah mulai mengirimkan sinyal panas ke pasar domestik. Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah wilayah belakangan ini dinilai kental dengan ekspektasi pasar terhadap peningkatan permintaan crude palm oil (CPO) untuk sektor energi.

Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut bahwa kebijakan ambisius pemerintah tersebut memang bukan penyebab tunggal. Namun, narasi B50 terbukti memperbesar tekanan di pasar yang saat ini sudah dibebani persoalan distribusi.

“B50 bukan penyebab tunggal, tetapi memberi sinyal kenaikan permintaan CPO untuk energi. Ini yang membuat pasar lebih sensitif,” tegas Achmad kepada Inilah.com, Jumat (24/4/2026).

Sentimen Pasar dan Tarik-ulur CPO

Menurut Achmad, kenaikan harga saat ini dipicu oleh akumulasi berbagai faktor, mulai dari efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang belum optimal, kendala biaya logistik, hingga perilaku spekulatif pelaku usaha.

Namun, ancaman nyata terletak pada potensi benturan kepentingan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan. Penggunaan CPO dalam skala besar untuk biodiesel dipastikan bakal bersaing ketat dengan kebutuhan perut rakyat, yakni minyak goreng.

“Jika permintaan meningkat tanpa diimbangi pasokan yang cukup, maka tekanan harga sulit dihindari,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa jika indikator pangan mulai memerah, pemerintah tidak boleh tutup mata demi ambisi energi.

Data Aman, Tapi Harga di Atas HET

Ironisnya, secara nasional pasokan minyak goreng diklaim masih mencukupi. Masalahnya, data di atas kertas seringkali tidak seirama dengan realitas di pasar tradisional. Di lapangan, harga minyak goreng masih anteng di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai daerah akibat distribusi yang mampet.

Achmad mewanti-wanti pemerintah agar segera melakukan intervensi dini. Jangan sampai kebijakan baru diambil setelah terjadi kelangkaan atau antrean rakyat yang mengular.

“Pemerintah harus memastikan stok benar-benar tersedia di pasar, bukan hanya aman dalam data,” ujar Achmad lugas.

Rekomendasi: Prioritaskan Pangan, Evaluasi Bertahap

Guna meredam gejolak, Achmad mendorong penguatan transparansi pelaksanaan DMO dan pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng rakyat seperti Minyakita. Ia menyarankan agar implementasi B50 dilakukan secara bertahap dan tidak dipaksakan jika kondisi pangan sedang tertekan.

Dalam jangka pendek, bayang-bayang harga tinggi masih akan menghantui masyarakat, terutama menjelang detik-detik implementasi penuh B50. Pemerintah diminta lebih jeli dalam menjaga keseimbangan antara target energi nasional dengan daya beli masyarakat bawah.

“Ketahanan energi itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.