Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026). (Foto: Antara)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak geopolitik. Salah satunya yakni potensi dampak gejolak di kawasan Selat Hormuz.

Airlangga mengatakan, melalui Satgas pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, mengingat ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia relatif kecil yakni 20 persen dengan sumber pasokan dari kawasan Afrika dan Amerika.

Selain itu, stabilitas pasokan gas dan pupuk juga dipastikan aman, seiring dengan posisi Indonesia yang masih mencatatkan surplus produksi pupuk.

“Terkait dengan pangan, dimana turunannya adalah plastik dan packaging, nah hari ini diputuskan bahwa pabrik refinery kita, tidak bisa men-supply kebutuhan packaging dalam negeri karena kesulitan mendapatkan nafta. Namun untuk jangka pendek, nafta tersebut dapat disubstitusi oleh LPG. Oleh karena itu tadi diputuskan bahwa bea masuk LPG yang biasanya 5 persen khusus untuk industri kita 0 persen kan, sehingga diharapkan kekurangan nafta bisa diganjal oleh LPG,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Lebih lanjut, Pemerintah juga akan mempercepat proses perizinan melalui penyederhanaan mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) dengan penerapan Service Level Agreement (SLA), sehingga permohonan yang tidak terselesaikan dalam batas waktu tertentu dapat langsung diproses lebih lanjut untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Proses Standar Nasional Indonesia (SNI) juga diperbaiki melalui sistem pelacakan (track and trace) yang transparan dan berbatas waktu jelas,” kata dia.

Percepatan juga dilakukan pada perizinan sektor konstruksi dan usaha, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya untuk mendukung UMKM dan program prioritas Pemerintah.

Dia mengatakan, pemerintah turut memperkuat koordinasi lintas instansi dengan menyiapkan mekanisme pengaduan dan penanganan langsung (troubleshooting) untuk memastikan kelancaran implementasi dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional dapat memperluas dan menyeimbangkan pasar global. Dalam konteks BRICS dengan total PDB mencapai sekitar USD77 triliun dan kontribusi terhadap perdagangan global sekitar 40 persen, BRICS menjadi sumber peluang yang sangat besar.

“Hal tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara dengan kekuatan ekonomi menengah (middle power) yang memiliki pasar domestik besar,” tuturnya.

Di sisi lain, penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) dapat memperluas pasar ekspor. Dengan cakupan 27 negara dan total pasar senilai USD21 triliun, kerja sama tersebut membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar berpendapatan tinggi dengan tarif bea masuk 0 persen.

Airlangga mengatakan, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai alternatif destinasi investasi global.

Dalam pengembangan ekonomi digital, pemerintah juga mendorong peningkatan investasi data center seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligent (AI).

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga terus mendorong peran aktif sektor swasta melalui penyediaan berbagai stimulus dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan KEK yang siap pakai (plug and play).

“Sebagai Pemerintah dan dengan arahan Presiden, kita harus terus optimis menghadapi berbagai ketidakpastian. Karena dengan optimisme itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan, dan ini adalah negara kita yang kita cintai, sehingga yang harus optimis adalah masyarakat Indonesia sendiri,” jelas dia.