DPR Ingatkan Kemarau Panjang Dampak ‘Godzilla’ El Nino Buka Potensi Karhutla

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis yang berupaya dipadamkan Manggala Agni. (Foto: Antara).

Ketika musim kemarau panjang dan panas dibayangi gelombang “Godzilla” El Nino, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat signifikan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Menteri Lingkungan Hidup (LH), M Jumhur Hidayat yang baru dilantik pekan ini.

Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak pemerintah, baik Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman karhutla.

“Menyusul prediksi fenomena El Nino pada periode Mei hingga Juli 2026, Hindun menekankan bahwa musim kemarau yang lebih kering dan panjang tahun ini menuntut langkah preventif yang tidak boleh ditunda,” kata Hindun di Jakarta, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Berdasarkan data organisasi Pantau Gambut, sebanyak 23.546 titik panas (hotspot) telah terdeteksi di kawasan gambut sejak awal 2026. Angka ini menjadi sinyal bahaya yang harus direspons dengan aksi nyata sebelum eskalasi kebakaran meluas.

“Musim kemarau yang lebih kering dan panjang akan meningkatkan risiko karhutla secara drastis. Pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas dan tidak lagi menimbulkan dampak kesehatan yang memprihatinkan bagi anak-anak dan lansia,” ujar Hindun.

Legislator asal PKB dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu juga menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya merusak ekosistem dan menghilangkan habitat flora-fauna, tetapi juga memicu kerugian sosial-ekonomi yang besar, termasuk potensi gangguan asap lintas batas negara.

“Kami mendorong pemerintah untuk beralih dari pendekatan pemadaman ke pendekatan preventif yang lebih komprehensif,” tandasnya.

Untuk menekan risiko tersebut, Hindun mengusulkan sejumlah langkah strategis yang perlu diprioritaskan pemerintah. Pertama, memperkuat pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit yang terintegrasi dengan patroli terpadu di wilayah rawan, khususnya kawasan gambut.

“Kedua, optimalisasi pembasahan lahan (rewetting) dan pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar,” imbuhnya.

Ketiga, menyiapkan sarana pemadaman darurat, termasuk operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca yang harus disiagakan sebelum puncak musim kemarau. Keempat, penegakan hukum tegas bagi perusahaan atau pihak yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.

“Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten. Fokus anggaran pemerintah harus diarahkan pada langkah preventif agar risiko karhutla dapat ditekan sejak dini. Lebih baik mencegah daripada mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan yang jauh lebih besar,” tegas Hindun.

Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci pengendalian karhutla tahun ini. Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan dalam satu sistem yang solid dan terintegrasi.