Ganti Gubernur, Ganti Kebijakan: Akar Masalah Parkir Liar tak Pernah Tuntas

Pakar kebijakan publik Trisakti, Trubus Rahadiansyah. (Foto: Antara).

Praktik parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel), kembali mencuat dan dinilai sebagai persoalan klasik yang tak kunjung selesai.

Pengamat tata kota, Trubus Rahardiansyah, mengatakan akar masalah utama terletak pada inkonsistensi kebijakan setiap pergantian gubernur di Jakarta. Berbagai upaya penertiban parkir liar sejatinya sudah berulang kali dilakukan sejak era gubernur terdahulu.

Namun, kata Trubus, tidak ada kesinambungan kebijakan sehingga persoalan parkir liar terus muncul kembali.

“Masalahnya itu sederhana, ganti gubernur, ganti kebijakan. Jadi program yang sudah berjalan baik tidak dilanjutkan. Akhirnya balik lagi seperti semula,” kata Trubus kepada Inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Ia mencontohkan penerapan sistem parkir berbasis daring yang sempat dijalankan di kawasan Jalan Sabang pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Sistem tersebut dinilai cukup efektif menekan kebocoran, tetapi tidak berlanjut pada periode berikutnya.

“Dulu pernah diterapkan sistem online, tapi ketika ganti pemimpin, kebijakannya berubah lagi. Itu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Kondisi ini, menurut Trubus, membuat praktik parkir liar sulit diberantas secara permanen. Celah dalam transisi kebijakan justru membuka ruang bagi kembalinya pola-pola lama, termasuk pungutan tunai yang tidak tercatat.

Selain itu, lemahnya pengawasan turut memperparah situasi. Meski kewenangan pengelolaan parkir berada di bawah Dinas Perhubungan, pengawasan di lapangan dinilai belum berjalan optimal.

“Pengawasan itu kuncinya. Kalau tidak konsisten dan tidak ketat, ya pasti akan muncul lagi,” terang Trubus.

Ia menambahkan, praktik serupa tidak hanya terjadi di Blok M, tetapi juga di sejumlah titik lain di Jakarta. Bahkan, upaya penertiban yang sempat dilakukan di beberapa kawasan sering kali hanya bersifat sementara.

“Sudah berkali-kali dibenahi, tapi akhirnya muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa penanganannya tidak sistemik,” katanya.

Trubus menilai, tanpa komitmen jangka panjang dan kesinambungan kebijakan lintas kepemimpinan, persoalan parkir liar akan terus menjadi masalah berulang. Padahal, selain berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), praktik ini juga berdampak pada ketertiban dan wajah kota.

“Kalau Jakarta mau jadi kota global dan smart city, masalah seperti ini seharusnya bisa diselesaikan. Tapi kuncinya konsistensi kebijakan,” ucapnya.

Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong pemerintah merumuskan sistem pengelolaan parkir yang berkelanjutan dan tidak mudah berubah meski terjadi pergantian kepemimpinan. Tanpa itu, praktik parkir liar dinilai akan terus menjadi persoalan laten yang sulit dituntaskan.