Purbaya Beri Diskon Pajak Perumahan, Legislator Wanti-wanti Jangan Main Sembunyi Data

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. (Foto: Dok. PKS)

Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan jadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, mewanti-wanti harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, jangan sampai bikin nyaman para pengembang besar.

Sektor perumahan, kata Nevi, memang punya efek pengganda ke industri nasional dari semen hingga pembiayaan. Namun manfaat itu tidak otomatis mengalir ke rakyat bila distribusi insentif tidak dipagari.

“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis. Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja,” ujar Nevi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Nevi menegaskan, insentif fiskal seperti PPN DTP akan sia-sia bila perumahan yang dibeli justru berada di segmen menengah atas dan dikuasai pengembang besar. Ia meminta batasan teknis agar penerima manfaat lebih terukur.

Menurutnya, negara perlu memastikan tiga hal: pembelian unit oleh masyarakat yang memang membutuhkan, lonjakan permintaan memakai produk lokal, dan dorongan lapangan kerja melalui rantai produksi.

Komisi VI, kata Nevi, akan mengawasi detail pelaksanaan agar kebijakan tidak berhenti sebagai stimulus yang hanya memperluas margin pengembang.

“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” tuturnya.