Tidak ada yang lebih paradoksal dari sebuah bangsa yang berteriak lantang tentang “lompatan masa depan,” sementara lantai tempat ia berpijak retak di segala sisi.
Tahun 2025 menyingkap kenyataan itu dengan telanjang: sektor pendidikan Indonesia berlari kencang mengejar kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekosistem panel pintar, tetapi tersandung oleh persoalan paling purba—makanan tak higienis, guru yang gagap teknologi, hingga perundungan kekerasan yang kian brutal di ruang kelas.
Kaleidoskop pendidikan tahun ini bukanlah rangkaian warna-warni pencapaian yang indah. Ia lebih mirip cermin besar yang memantulkan kontradiksi sistemik yang selama ini ditutup-tutupi.
Tahun 2025 bermula sebagai tombol “reset” bagi pemerintahan baru. Struktur kementerian dipecah ulang, dan kurikulum diberi wajah baru.
Namun, narasi terbesar tahun ini adalah obsesi digitalisasi. Sekolah didorong masuk ke era ekosistem digital, guru diminta berteman dengan AI, dan kelas-kelas dijanjikan panel interaktif (Interactive Flat Panel/IFP).
Namun, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, melemparkan kritik keras atas fenomena ini. Ia melihat guru tidak dipersiapkan sebagai mitra teknologi, melainkan dipaksa menjadi konsumen.
“Guru tidak dipersiapkan, justru malah dipaksa untuk menjadi pengguna AI. Bukannya memahami atau menjadikan AI ini mitra, kami melihat justru guru didorong untuk menjadi konsumen AI. Ini sangat berbahaya,” tegas Iman kepada reporter inilah.com.
Iman menyoroti ironi kebijakan pembagian panel pintar (IFP) oleh pemerintah yang didasarkan pada alasan kurangnya guru berkualitas. Menurutnya, ada kesalahan paradigma yang fatal: teknologi dianggap sebagai substitusi, bukan komplementer.
“Televisi tidak akan bisa menggantikan guru. Ada aspek dalam mengajar yang tidak bisa digantikan layar, seperti evaluasi dan pendekatan emosional. Negara-negara maju seperti Swedia justru mulai mengurangi tatap layar (screen time) dan kembali ke buku teks (back to basic). Kita malah menambah tatap layar. Ini mengulang kesalahan yang sama sebagaimana Chromebook dulu,” tambahnya.
Kesenjangan Digital: Antara Jawa dan Perbatasan
Sementara Jakarta dan di kota-kota besar sibuk bicara AI, realitas di daerah pinggiran menceritakan kisah berbeda. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, mengamini adanya perbaikan literasi digital, namun menyoroti ketimpangan yang masih menganga lebar—baik secara usia maupun geografi.
Rakhmat membedah fenomena ini dengan jeli: guru muda di bawah 30 tahun, terutama lulusan PPG Prajabatan, memang sangat adaptif. Namun, kelompok usia di atas 40 hingga 50 tahun—populasi dominan di sekolah negeri—masih tertatih-tatih.
Lebih jauh, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan wajah pendidikan di garis terdepan republik.
“Masalahnya adalah ketimpangan akses digital. Terutama di daerah perbatasan seperti Sangihe dengan Filipina, atau Timor Leste dengan NTT. Itu harusnya menjadi catatan PR di 2025 agar diprioritaskan dalam hal akses listrik dan infrastruktur pendidikan,” ujar Rakhmat.
Baginya, bicara soal Deep Learning atau AI menjadi tidak relevan ketika infrastruktur dasar di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) belum tuntas.
“Kita tidak bisa berharap kualitas menjadi bagus kalau infrastruktur tidak dibenahi,” tegasnya.
SPMB: Wajah Baru, Masalah Lama
Di sektor penerimaan siswa, perubahan nomenklatur dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai berhasil meredam kegaduhan tahunan.
Rakhmat Hidayat mengapresiasi transisi ini. “Tahun ini relatif lebih bagus. Transisinya smooth. Tidak muncul kasus-kasus fenomenal seperti kecurangan zonasi yang meledak pada 2023 atau 2024,” ungkapnya.
Namun, ketenangan ini bisa jadi semu. Iman Zanatul Haeri dari P2G sepakat ada perbaikan teknis, seperti aturan zonasi yang kini membolehkan lintas kecamatan dalam radius tertentu. Namun, ia mengingatkan bahwa akar masalahnya belum tersentuh: disparitas kualitas sekolah.
“Kenapa orang tua berebut satu sekolah? Karena mereka menganggap sekolah negeri yang satu lebih baik dari yang lain. Tugas pemerintah adalah memeratakan kualitas guru. Selama kualitas tidak merata, sistem apa pun hanya akan memindahkan masalah,” kritik Iman.
Tragedi Gizi dan Darurat Kekerasan
Di luar urusan kurikulum dan teknologi, 2025 mencatat sejarah kelam dalam hal keselamatan siswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diniatkan mulia justru memicu kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal di 14 provinsi. Anggaran pendidikan pun tergerus signifikan demi menambal program ini, menciptakan preseden buruk “kanibalisasi” anggaran.
Namun, ancaman fisik bukan hanya datang dari makanan, tapi juga dari interaksi sosial. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang paling aman, berubah menjadi arena pertarungan.
Rakhmat Hidayat menyoroti kasus perundungan (bullying) yang berujung fatal.
“Banyak anak mengalami perundungan hingga bunuh diri. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sudah dibentuk, tapi belum maksimal,” ujarnya.
Senada dengan Rakhmat, Iman menyebut kondisi ini sebagai “darurat sistem”. Ia menolak pendekatan parsial di mana setiap instansi bekerja sendiri-sendiri—polisi membuat polisi siswa, tentara meminta siswa masuk barak.
“Kami merekomendasikan dibentuk Satgas Nasional yang melibatkan lintas kementerian. Masalah kekerasan ini berkaitan dengan lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan digital. Perlu kerja sama dengan Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) dan kepolisian. Jangan jalan sendiri-sendiri,” desak Iman.
Respons Pemerintah & DPR
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa perubahan menuju Deep Learning dan ekosistem digital bukanlah upaya mengganti baju semata, melainkan respons terhadap ketertinggalan skor PISA yang stagnan selama dua dekade.
Mu’ti menolak anggapan bahwa pemerintah menutup mata terhadap kesenjangan infrastruktur. Menurutnya, digitalisasi justru adalah jalan pintas (bypass) untuk memeratakan kualitas materi ajar yang selama ini hanya dinikmati siswa di Jawa.
“Kami menyadari adanya gap kompetensi guru dan infrastruktur. Namun, jika kita menunggu semua siap 100 persen baru memulai, kita akan tertinggal semakin jauh dari negara tetangga. Panel pintar dan Deep Learning adalah investasi jangka panjang. Ini bukan ganti menteri ganti kurikulum, tapi penyempurnaan agar anak-anak kita tidak hanya menghafal, tapi paham. Soal kendala di lapangan, itu adalah feedback untuk perbaikan, bukan alasan untuk berhenti,” ujar Mu’ti dalam keterangan persnya.
Sementara itu, sorotan tajam mengenai “kanibalisasi” anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut dikritisi oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia memandang anggaran pendidikan harus tepat sasaran untuk kesejahteraan guru, sekolah layak, kurikulum relevan, riset, dan akses merata, bukan hanya gimik.
”Sedih melihat postur saat ini. Alokasi MBG lebih dari Rp250 triliun dibandingkan dengan Kemendikdasmen yang hanya Rp55,4 triliun. Juga Sekolah Rakyat yang masuk K/L lain, nilainya sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang dilayani Kemendikdasmen,” kata politikus Golkar tersebut.
Peringatan untuk 2026: Kembali ke Dasar
Menutup tahun 2025, pendidikan Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Prestasi siswa di ajang internasional seperti Olimpiade Sains membuktikan bahwa talenta anak bangsa tidak pernah padam. Namun, sistem yang menaungi mereka sedang sakit.
Iman memberikan refleksi penutup yang menohok untuk menyongsong 2026. Ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan back to basic—kembali ke hal-hal mendasar.
“Di era digital, kemampuan dasar anak-anak kita justru menghilang. Hasil asesmen menunjukkan literasi dan numerasi kita konsisten jeblok. Sebelum bicara AI, kita butuh hal mendasar: kompetensi guru dan kemampuan berpikir komputasional dasar. Jika tidak, guru kita bukan hanya ketinggalan zaman, tapi akan digerus oleh teknologi,” pungkas Iman.
Pendidikan Indonesia 2025 mengajarkan satu hal: kita tidak kekurangan ambisi teknologi atau anggaran jumbo. Kita kekurangan fokus pada hal yang esensial.
Tanpa pembenahan kualitas guru, perbaikan infrastruktur di perbatasan, dan jaminan keamanan di sekolah, mimpi “Indonesia Emas” berisiko hanya menjadi slogan kosong di layar panel pintar yang mati karena listrik padam. [Inu/Diana]