Kejar Realisasi 2 Juta Hunian MBR di 2026, Prabowo Siapkan Lembaga Baru

Tampilan rumah subsidi (Foto: Antara)

Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga khusus percepatan pembangunan perumahan guna memenuhi lonjakan target renovasi 2 juta unit hunian pada 2026. Rencana ini diungkap, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025) malam.

Fahri bilang, Prabowo menilai percepatan pembangunan dan renovasi rumah tidak dapat lagi bergantung pada mekanisme lintas kementerian yang kewenangannya tersebar. Karenanya dibutuhkan satu lembaga dengan mandat kuat untuk mengakselerasi program perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Beberapa kali beliau (Presiden) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, dan ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri.

Lembaga baru tersebut, lanjut Fahri, dirancang mengambil alih kewenangan strategis yang selama ini terfragmentasi, mulai dari urusan tanah, perizinan, pembiayaan, hingga pengelolaan hunian sosial.

“Yang intinya, memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan, dan juga hunian, kemudian manajemen hunian yang berbasis hunian sosial, karena Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” ucapnya.

Ia menyebut, koordinasi awal pembentukan lembaga tersebut telah dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan target pengesahan pada awal 2026.

Fahri juga mengungkapkan keterlibatan Danantara dalam penyediaan lahan, terutama untuk pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD).

“Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” jelas dia.

Selain desain kelembagaan, pemerintah menyiapkan payung hukum sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut, baik melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah.

“Mungkin setingkat perpres atau PP yang sedang kami siapkan, mungkin itu saja. Itu yang lagi dikaji oleh Setneg (Sekretariat Negara),” tandas Fahri.

Dalam rapat yang sama, Fahri menyampaikan Prabowo menyetujui kenaikan signifikan target program renovasi rumah pada 2026. Angka tersebut melonjak jauh dari alokasi awal yang tercantum dalam APBN.

“Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” kata Fahri, Selasa.

Dari total 2 juta unit renovasi, sekitar 1 juta unit akan difokuskan di kawasan perkotaan yang selama ini menghadapi keterbatasan lahan paling berat.

“Karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” tutur Fahri.