Senin, 8 Desember 2025 – 22:31 WIB
Anggota Polres Agam mengambil foto air Sungai Batang Nanggang meluap, Sabtu (6/12/2025) sore. (Foto: Antara/Yusrizal)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo menegaskan bahwa banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dipicu tergerusnya daya dukung lingkungan akibat ugal-ugalanya ekspansi perkebunan sawit.
Berdasarkan riset Sawit Watch pada 2022, nilai batas atas sawit di Indonesia dengan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH), Pulau Sumatra mengalami defisit ekologis. Luas tutupan sawit di Sumatera mencapai 10,70 juta hektare.
Secara faktual, nilai tersebut sudah melampaui nilai batas atas sawit Pulau Sumatra sebesar 10,69 juta hektare. Permasalahan yang muncul terletak kepada distribusi spasial penanaman.
Merujuk Peta Penggunaan Lahan (PPL), kata dia, terdapat 5,97 juta hektare perkebunan sawit di Sumatra, berada di wilayah Variabel Pembatas. Atau, wilayah yang secara hidrologis dan fisik, sangat tidak layak untuk tanaman monokultur. Diketahui, wilayah Variabel Pembatas berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan habitatnya dari ekspansi sawit.
Ketika hutan di area variabel pembatas dikonversi menjadi perkebunan sawit monokultur, lanskapnya akan kehilangan kemampuan alaminya yang berfungsi seperti penyerap. Imbasnya, memicu aliran permukaan ekstrem yang berujung terjadinya bencana banjir bandang di Sumatra.
“Hanya kebun sawit eksisting yang layak dipertahankan tanpa ada ekspansi baru di Sumatera. Temuan ini menegaskan perlunya pengendalian ketat terhadap perluasan sawit untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan kepastian tata ruang,” ujar Surambo, Jakarta, dikutip Senin (8/12/2025).
Analisis spasial Sawit Watch memaparkan korelasi kuat antara banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra dengan konsesi perkebunan sawit. Ternyata hubungannya linier, semakin luas kebun sawit semakin parah banjirnya.
Di mana, maraknya tumpang tindih antara tutupan sawit, area berisiko, dan wilayah terdampak banjir bandang. Temuan tersebut menampilkan jalur dan sebaran banjir bandang yang melanda Aceh, Mandailing Natal, dan Pesisir Selatan. Di Aceh, banjir bandang terjadi pada lanskap yang di dalamnya terdapat 231.095,73 hektare konsesi perkebunan sawit.
Lalu, di Mandailing Natal, Sumatra Utara, wilayah yang terdampak banjir bandang memiliki sekitar 65.707,93 hektar konsesi perkebunan sawit. Sedangkan banjir bandang di Pesisir Selatan, Sumatra Barat, terjadi pada wilayah dengan 24.004,33 hektar konsesi perkebunan sawit.
Jadi, total ada 320.807,98 hektar konsesi perkebunan sawit dalam bentang lanskap yang mengalami banjir bandang. Ratusan hektar konsesi perkebunan sawit tersebut menggambarkan bahwa banjir bandang di Sumatera bukan hanya dipicu curah hujan ekstrem dan anomali cuaca.
Namun, juga erat kaitannya dengan tata kelola ruang serta tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan daerah tangkapan air yang berada di dalam maupun sekitar konsesi perkebunan sawit berskala besar.
“Kombinasi faktor hidrologis dan ekspansi konsesi di zona sensitif menyebabkan risiko banjir menjadi semakin tinggi dan berdampak luas,” tutur Surambo.
Menurut Surambo, banjir bandang di Sumatra tersebut menjadi sinyal keras dari alam bahwa D3TLH telah terlampaui. Perbaikan tata kelola perkebunan sawit bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan mendesak demi keselamatan rakyat dan keinginan ekonomi jangka panjang.