KUR Tembus Rp96 Triliun, Rp70 T Diklaim Mengalir ke Sektor Mikro

Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kiri), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (tengah), dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (kanan) menghadiri Rapat Tingkat Menteri di kawasan M Bloc Space, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026), membahas percepatan penyaluran KUR dan penguatan UMKM. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga awal Mei 2026 telah mencapai sekitar Rp96 triliun. 

Hal itu ia sampaikan usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

“Per sampai tanggal 3 Mei, total nilai penyaluran KUR yang sudah kita salurkan itu kurang lebih sekitar Rp 96 triliun, dengan jumlah debitur sekitar 1,5 juta,” kata Maman di kawasan M Bloc Space, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, dari total penyaluran tersebut, sekitar 63 persen dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sebagian besar penyaluran juga menyasar kelompok masyarakat di lapisan bawah.

Menurut Maman, sekitar Rp70 triliun dari total KUR telah mengalir ke sektor mikro yang erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Dari total 96 triliun tersebut yang menyentuh ke sektor kemiskinan, miskin ekstrem, yang desil 1 sampai desil 4 itu ada kurang lebih masuk menyentuh ke sektor mikro. Jadi di sektor mikronya itu sebesar kurang lebih 70 triliunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor mikro memiliki kontribusi besar dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem karena mayoritas pelaku usahanya berasal dari kelompok rentan.

“Karena sebagian besar yang bekerja di situ itu rata-rata juga ibu-ibu keluarga kita yang memang masuk dalam kategori miskin ekstrem,” ucap Maman.

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi pelaku usaha mikro yang selama ini berada di sektor informal agar dapat beralih menjadi pekerja formal.

“Yang tadi rata-rata mereka ada di kategori mikro yang sebagian besar masuk dalam kategori pekerja informal, ini mau kita pindahkan menjadi pekerja formal,” jelas dia.

Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat struktur ekonomi masyarakat.