Tidak Tumpang Tindih, Bappisus Dibutuhkan untuk Pelototi Proyek Macet

Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) berbincang dengan Kepala Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto (kanan) usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso/tom)

Kehadiran Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) dinilai sebagai langkah strategis untuk mengawal efektivitas program pembangunan nasional.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid, menyebut lembaga bentukan Presiden Prabowo Subianto ini memegang mandat krusial untuk mengawasi sekaligus menginvestigasi proyek strategis.

Lembaga yang lahir melalui Perpres Nomor 159 Tahun 2024 ini secara fungsional bertugas memastikan proyek pemerintah tak meleset dari target. “Bappisus pada dasarnya bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dalam pengawasan, pemantauan, dan penelusuran pelaksanaan program pembangunan,” kata Fahri kepada Inilah.com, Minggu (5/4/2026).

Fahri menjelaskan, fungsi utama Bappisus adalah melakukan investigasi khusus pada proyek yang mengalami hambatan atau terindikasi menyimpang. Dalam pandangannya, Bappisus adalah instrumen administratif yang berorientasi pada langkah preemtif dan preventif untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara sejak dini.

“Orientasinya adalah pencegahan, sehingga potensi deviasi dalam pelaksanaan program pembangunan bisa diminimalkan,” ujarnya menegaskan.

Meski sekilas punya irisan fungsi dengan lembaga seperti BPK, BPKP, atau inspektorat, Fahri menilai pembentukan Bappisus adalah kebutuhan nyata dalam sistem pemerintahan saat ini. Presiden dianggap butuh tangan kanan yang lebih fokus memantau kebijakan prioritas.

“Tetapi barangkali Presiden memandang bahwa ini adalah kebutuhan pemerintahan. Jadi bisa saja beleeid seperti ini dibuat untuk menghadirkan lembaga baru, tetapi secara hukum, KPK berwenang penuh dalam soal penindakan,” jelas Fahri.

Fahri menyebut Bappisus merupakan pengembangan konsep President Delivery Unit yang difokuskan pada realisasi kebijakan prioritas secara optimal. Kehadirannya diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan tanpa harus tumpang tindih dengan fungsi lembaga yang sudah ada sebelumnya.