Tegas saja, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menyebut kualitas LRT Jabodebek buatan PT Industri Kereta Api (Persero/INKA), jeblok. Baru 3 bulan beroperasi, seribu masalah mendera.
“Mulai dari desain jembatan lengkung (longspan), pintu, sistem kelistrikan, sampai yang terakhir soal roda yang aus. Ya kita harus berani jujur, LRT Jabodebek berkualitas rendah,” kata Trubus saat dihubungi Inilajh.com, Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Padahal, lanjutnya, proyek pembangunan LRT Jabodebek menyedot anggaran jumbo, sekitar Rp32,5 triliun. Bengkak Rp2,6 triliun dari anggaran awal pembangunan kereta ringan tanpa masinis itu. Untuk menambal cost overrun itu, lagi-lagi mengambil dari APBN lewat PMN (Penyertaan Modal Negara).
Dari kaca mata ekonomi, kata Trubus, LRT Jabodebek tidak akan memberikan keuntungan. Apalagi, Presiden Jokowi memasukkan LRT Jabodebek dalam keranjang PSN (Proyek Strategis Nasional), semakin jelas arahnya.
“Ke depan, moda transportasi LRT Jabodebek akan membebani APBN. Ini kan hanya proyek untuk gengsi-gengsi saja. Seperti halnya kereta cepat Whoosh,” kata dia.
Trusbus benar. Pemerintah telah menyiapkan subsidi lewat skema Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp66 miliar untuk operasional LRT Jabodebek selama 4 bulan (September-Desember 2023).
Kalau diasumsikan angka PSO itu fix, dalam setahun subsidinya bisa mencapai Rp264 miliar. “Sebenarnya kasihan PT KAI, keuangannya bisa babak belur. Ke depan, kementerian terkait yakni Kemenhub, Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi, carilah investor. Agar beban APBN tidak semakin berat,” tuturnya.
Terkait ausnya roda LRT Jabodebek, Guru Besar Transportasi dari UI, Sutanto Soehodho menyebut, pemicunya banyak faktor. Bisa karena desain geometrik, desain bogie (perangkat roda) rolling stock, sistem elektrifikasi, bahkan juga kekerasan metalurgi rel dan roda baja, atau faktor lain. “Penanganan masalahnya harus komprehensif,” ucap Sutanto.
Agar masalah ini bisa terang benderang, dia mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap LRT Jabodebek. “Kontraktor, konsultan bahkan pengawas perlu terlibat dalam evaluasinya. Dan harus menyeluruh mulai dari infrastruktur, fasilitas bahkan rolling stock yang ada,” kata dia.