Sekolah Rakyat 2026 Ditargetkan Tampung 46 Ribu Siswa, Mensos Tegaskan Tanpa Pendaftaran

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Lawallu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (3/4/2026). (Foto: Antara)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan program Sekolah Rakyat akan mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 30.000 siswa baru dapat ditampung tahun ini. Jika digabung dengan capaian tahun sebelumnya yang mendekati 16.000 siswa, total peserta didik diproyeksikan mencapai sekitar 46.000 siswa.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). Ia menegaskan bahwa program ini dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi, terutama keluarga dalam kategori desil satu dan dua yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai sekitar 30.000 siswa. Jadi totalnya sekitar 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Berbeda dengan sistem pendidikan formal pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka. Pemerintah menggunakan pendekatan penjangkauan langsung kepada keluarga sasaran. Mekanisme ini dinilai lebih tepat untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian Sosial juga tengah melakukan seleksi terhadap guru dan tenaga kependidikan untuk tahun ajaran 2026–2027. Proses ini menjadi bagian dari penguatan kualitas layanan pendidikan dalam program tersebut.

Gus Ipul mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan Sekolah Rakyat dan meminta sejumlah uang dengan iming-iming bisa meloloskan peserta didik. Ia menegaskan seluruh proses seleksi berlangsung transparan tanpa pungutan.

“Tidak perlu melakukan pendekatan apalagi sampai membayar. Itu penipuan. Ikuti saja proses yang ada karena Sekolah Rakyat ini untuk keluarga yang paling tidak mampu,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi. Praktik seperti suap, titipan, maupun bentuk penyimpangan lain dipastikan tidak akan ditoleransi dalam program ini.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok miskin ekstrem. Dengan pendekatan berbasis data sosial nasional, pemerintah berupaya memastikan intervensi pendidikan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.