Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendesak otoritas fiskal dan moneter memperkuat langkah antisipatif menyusul tekanan terhadap nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$). Saat ini, rupiah terperosok ke level Rp17.600/US$.
Politikus Partai Golkar itu menilai pelemahan mata uang Garuda harus segera direspons agar tidak memicu kenaikan harga barang impor atau imported inflation, yang berpotensi mengerek biaya produksi sekaligus menekan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Misbakhun mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pergeseran modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian di pasar internasional.
Namun demikian, ia menegaskan tekanan eksternal terhadap rupiah tidak boleh sampai berdampak langsung ke sektor riil, terlebih terhadap konsumsi masyarakat.
“Kami dorong agar Bank Indonesia lebih aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang terukur, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN),” tandasnya.
Pria asal Pasuruan, Jawa Timur, itu menilai langkah stabilisasi mata uang harus dilakukan secara presisi demi menjaga kepercayaan pasar. Menurutnya, yang lebih penting bukan sekadar mempertahankan level kurs, melainkan menjaga cadangan devisa (cadev) tetap kuat dan kredibel.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ucapnya.
Di sisi fiskal, Misbakhun mengingatkan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah harus memastikan devisa para eksportir masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri sehingga tekanan terhadap rupiah dapat diredam.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan berbagai skenario antisipasi dalam APBN, khususnya untuk menjaga industri padat karya dan stabilitas harga pangan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal maupun pemberian insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi XI DPR akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar gejolak volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu, respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” jelasnya.