Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan proses penyusunan kepengurusan baru periode 2026-2031 akan diarahkan untuk merangkul seluruh kekuatan yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).
Setelah seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, berakhir, PBNU menegaskan tidak ada lagi kubu maupun kelompok aspirasi yang berseberangan.
“Pertama, dalam penyusunan kepengurusan baru PBNU tentu akan ada upaya khusus, yakni merangkul semua kekuatan. Muktamar sudah selesai. Tidak ada lagi kubu dan kelompok-kelompok aspirasi. Yang ada saat ini hanya satu, yakni warga Nahdlatul Ulama,” tutur Katib Syuriyah PBNU Demisioner Dr KH Ikhsan Abdullah kepada Inilah.com, di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kiai Ikhsan menjelaskan penyusunan kepengurusan baru PBNU akan dilakukan oleh AHWA bersama Tim Formatur dengan berpegang pada prinsip keadilan dan kebaikan bagi seluruh unsur organisasi. Prinsip tersebut, menurutnya, berlaku baik bagi jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah.
“AHWA dan Tim Formatur akan bekerja berdasarkan prinsip al-adlu wal ihsan, adil dan ihsan kepada semua unsur, baik dari Syuriyah maupun Tanfidziyah,” uujar kiai Ikhsan.
Punya Keunggulan
Selanjutnya, Kiai Ikhsan menilai mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memiliki keunggulan karena memungkinkan NU tetap mengakomodasi kader-kader terbaiknya tanpa menciptakan situasi kompetisi terbuka yang berpotensi membuat kelompok yang kalah tersingkir dari struktur organisasi.
“Inilah keluhuran sistem memilih pemimpin model AHWA yang tetap mengakomodasi kader-kader terbaiknya, karena tidak ada kompetisi terbuka seperti sistem one man one vote. Si pemenang akan menyingkirkan kader yang kalah berkompetisi,” kata Kiai Ikhsan.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan NU perlu mempertahankan mekanisme yang mampu menjaga keberadaan kader-kader potensial setelah proses pemilihan selesai.
“Sehingga NU sering kehilangan kadernya yang baik-baik,” ujarnya.
Menurut Kiai Ikhsan, AHWA memberikan kepercayaan kepada para tokoh yang memiliki otoritas moral dan dipercaya oleh komunitas NU untuk menentukan kepemimpinan organisasi.
“Model AHWA mempercayakan kepada sumber moral dan nilai yang memiliki otoritatif dan terpercaya,” kata Kiai Ikhsan.
Tak Boleh Abaikan Aspirasi
Di sisi lain, Kiai Ikhsan menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan PBNU tidak boleh mengabaikan aspirasi yang muncul selama Muktamar ke-35 NU.
“Aspirasi muktamirin adalah ruh dari Muktamar,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh usulan, catatan, serta pesan yang disampaikan peserta dalam sidang-sidang komisi telah menjadi bagian dari keputusan Muktamar. Karena itu, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi kepengurusan PBNU periode mendatang.
“Semua usulan, catatan, dan pesan yang disampaikan pada sidang komisi-komisi telah menjadi keputusan mengikat bagi pengurus ke depan dan warga Nahdliyin. Saran-saran itu akan menjadi bahan pertimbangan utama,” kata Kiai Ikhsan.
Menurutnya, besarnya tanggung jawab kepengurusan baru tidak terlepas dari jumlah warga Nahdlatul Ulama yang sangat besar.
“Karena kepengurusan PBNU ke depan adalah amanah 90 juta Nahdliyin,” ujarnya.
Kiai Ikhsan juga menegaskan proses pembentukan kepengurusan baru harus menjadi ruang konsolidasi.
“Ya, pembentukan kepengurusan harus menjadi ruang kompromi dan konsolidasi. Bukan kompromi politik transaksional, tapi kompromi ukhuwah,” tegasnya.
Butuh Seluruh Potensi Kader
Lebih jauh, Kiai Ikhsan mencermati NU membutuhkan seluruh potensi kader yang memiliki keahlian berbeda-beda.
“NU memerlukan semua energi: yang ahli di bidang organisasi, ahli pesantren, ahli pemikiran, ahli ekonomi,” katanya.
Seluruh kekuatan tersebut, lanjut Kiai Ikhsan, harus diarahkan pada satu tujuan besar, yakni mempersiapkan NU memasuki abad kedua dengan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi.
“Tujuannya satu: menyongsong Abad Kedua NU dengan kepemimpinan yang kuat, inklusif, dan berwibawa,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mengakhiri perbedaan yang muncul selama Muktamar dan membuka babak baru dalam perjalanan organisasi.
“Maka mari kita tutup buku perbedaan dan buka lembaran baru khidmah,” tutur Kiai Ikhsan.
“Dalam Islam, setelah musyawarah selesai maka faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah,” sambungnya.