Penonaktifan 11 Juta PBI JKN Bikin Ribut, Purbaya: Image Jelek, Pemerintah Rugi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam. (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa geregetan dengan penonaktifan 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Lantaran membuat citra pemerintah buruk.

“Jangan sampai yang sudah sakit, tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak,” ujar Purbaya saat rapat bersama pimpinan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Purbaya mengatakan, perubahan data PBI tersebut sebetulnya tidak mengubah anggaran. Dia pun menyarankan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi jika ada perubahan data tersebut. Sehingga, masyarakat dapat mengantisipasi dengan melakukan tindakan yang diperlukan.

“Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar di tempat lain atau gimana,” kata dia.

Dia meminta agar pemutakhiran data kedepan harus lebih berhati-hati agar program PBI JKN dapat tepat sasaran. Adapun dia menyebut kuota yang masih tersedia untuk program PBI JKN adalah 96 juta orang.

“Tadi kan kalau ditanya ada enggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang enggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, enggak ada masalah itu,” jelasnya.