Jumat, 16 Januari 2026 – 04:09 WIB
Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (tengah) bersama Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (kiri), dan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (kanan) menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026). (Foto: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/agr).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti kasus dugaan suap pengurangan pajak yang digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini melibatkan pegawai KPP Madya Jakarta Utara serta petinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan, terungkapnya dugaan suap pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (WP) yang menyeret 3 eks pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara (Jakut), bakal berdampak kepada pengurangan laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT).
“Saya rasa bisa memicu penurunan ketaatan pelaporan SPT Tahunan di tahun 2026, jika masalah ini tidak terselesaikan. Akibatnya, penurunan penerimaan perpajakan dari wajib pajak yang taat. Dampak akhirnya bisa kepada kemampuan fiskal negara yang melemah,” ujar Huda kepada inilah.com, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dia menyebut, kasus yang menjerat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti ini memberikan dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat yang akan turun. Terutama akan memengaruhi ketaatan membayar pajak.
“Bukan hanya ke DJP dan Kemenkeu, namun ke seluruh pemerintahan. Yang taat bayar pajak akan merasa rugi sudah taat bayar pajak di sisi lain ada perusahaan yang difasilitasi untuk mengemplang,” jelas dia.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus suap pengurangan nilai pajak di KPP Madya Jakarta Utara. KPK menyebut dugaan kebocoran pajak dalam kasus ini hampir Rp60 miliar.
KPK juga telah menyita sejumlah dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai, saat menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).