Ketua Komisi VII DPR Pertanyakan Selisih Anggaran Kemenpar, Menteri Widi Jawab Begini

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay di Gedung DPR, Jakarta. (Foto: Dok TV Parlemen).

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay mencecar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan pertanyaan menohok terkait selisih anggaran di kedeputian Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Angka yang disematkan dalam laporan Kemenpar berbeda antara halaman awal dan akhir.

“Ini anggaran untuk Deputi Bidang Pemasaran sangat besar dibandingkan deputi yang lain. (Totalnya) Rp215,1 miliar, dan saya tidak hitung ekornya. Kalau di sini Rp215, di (halaman) depan sana Rp210, itu sudah tidak sinkron. Ada selisih Rp5 miliar, ke mana ini barangnya?” tanya Saleh dalam rapat kerja dengan Kemenpar di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Politikus PAN itu langsung menimpali saat Menteri Widi menunjukkan gestur berbisik dengan bawahan untuk memastikan pertanyaan tersebut.

“Nah, mulai bisik-bisik tuh. Repot kalau saya mulai nanya, nanti dibilang saya sembarangan nanya, ya kan. Nanti silakan dijawab,” ungkapnya.

Tak berhenti sampai di situ, Saleh menyinggung adanya perbedaan total anggaran Kemenpar pada bagian dukungan penyelenggaraan event dengan jumlah kegiatan sebanyak 125 event yang totalnya mencapai Rp150 miliar.

“Totalnya Rp150 miliar. Kalau kita kembali ke halaman 4, event itu anggarannya hanya Rp144 miliar. Kalau saya hitung, sepertinya tidak akurat. Kalau ibu bikin paparan seperti ini, anggarannya harus sama jumlahnya dengan yang ada di sini. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dalam perhitungan. Nah, ini kan tidak sama jumlahnya,” tegasnya.

Ia menekankan tidak boleh ada sedikit pun anggaran keuangan negara yang tidak tepat perhitungannya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Widi menjawab dengan tenang. Dijelaskan bahwa perbedaan angka sebesar Rp5,7 miliar, terjadi karena adanya tugas pembantuan dari anggaran setiap kedeputian yang dialokasikan ke daerah.

“Jadi ada beda Rp5 miliar, tepatnya Rp5,7 miliar. Kami ingin menjelaskan bahwa Rp5,7 miliar dari anggaran kedeputian pemasaran di-carve out atau dikeluarkan untuk memberikan tugas pembantuan ke daerah, yaitu provinsi sebesar Rp5,7 miliar, dan juga untuk kedeputian lain,” tutur Menteri Widi.

Mendengar jawaban itu, Saleh langsung menanggapi dan mempertanyakan mengapa penjelasan tersebut tidak dijabarkan dalam laporan yang dibagikan ke Komisi VII DPR. Ia kembali mengkritik penyusunan laporan yang dinilai kurang rapi dan transparan.

“Justru karena saya paham ini. Kalau sudah ada di anggaran paling bawah, pembagiannya di bawah, kenapa masih dicampur lagi dengan pemasaran di atas,” kata Saleh.

“Kalau di sini tidak, tapi kalau di halaman belakang, ya ada penjelasannya. Ini dikembalikan lagi ke halaman 12,” jawab Menteri Widi.

“Halaman 12 ini apa, Bu? Pemaparan soal apa? Program pemasaran?” tanya Saleh.

“Iya. Bapak tadi kan mempermasalahkan totalnya. Bapak tadi menambahkan Rp17,9 miliar; Rp40,9 miliar; Rp9,3 miliar; Rp102 miliar; dan Rp48 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp215 miliar,” jelas Menteri Widi.