Jumat, 12 Desember 2025 – 04:09 WIB
Ilustrasi: Layanan pelanggan di kantor Bank Syariah Indonesia . (Foto Dok. BSI)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan tren positif terkait pelaksanaan Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (ESG) di Indonesia. Berdasarkan sejumlah indikator ESG di pasar modal.
“Kalau kita lihat dari AUM (Asset Under Management), produk investasi yang berbasis ESG, termasuk reksa dana dan ETF, terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir,” ucap Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Fahmi menyebut adanya kenaikan nilai aset kelolaan (Asset Under Management/AUM) dari Rp36 miliar pada 2015, meroket menjadi Rp7,033 triliun per September 2025.
“Kenaikan ini, memperlihatkan respons positif dari pelaku pasar modal dan menunjukkan meningkatnya preferensi dari investor terhadap instrumen investasi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan,” imbuhnya.
Hingga Juni 2025, kata dia, BEI mencatat, hampir 90 persen perusahaan telah menyampaikan laporan keberlanjutan. Ke depan, BEI terus melakukan pengembangan pelaporan keberlanjutan agar bisa lebih transparan dan bisa dibandingkan dengan laporan keberlanjutan dari capital market yang lain.
Relasi BSI dengan PT THL
Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia (Persero/BSI) Tbk yang bersandi emiten BRIS, mendapat sorotan lantaran memiliki relasi bisnis dengan PT Tusam Hutani Lestari (THL), perusahaan pengelola HTI yang beroperasi di Aceh.
Perusahaan yang terafiliasi dengan Presiden Prabowo Subianto ini, dituding Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebagai salah satu perusahaan yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Pakar Ekonomi Syariah Universitas Gajah Mada (UGM), Ahmad Akbar Susanto menilai, secara formal, BSI memang tidak salah. Misalnya benar memberikan bank pelat merah ini mengucurkan kredit untuk PT THL.
Namun, kata dia, masalah ini harus menjadi pembelajaran penting bagi BSI di masa depan. Sebaiknya tidak membiayai perusahaan yang diduga perusak hutan.
“Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dan memperkuat uji kelayakan, khususnya terkait aspek lingkungan. Agar prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik benar-benar terjaga,” ujar Ahmad Akbar kepada inilah.com di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dia mengatakan, BSI bukan satu-satunya institusi keuangan yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan sejenis. Namun, sangat disayangkan jika bank pelat merah berbasis syariah itu, berelasi dengan industri yang nyata-nyata tak ramah lingkungan.
“Secara prinsip syariah, pembiayaan idealnya diberikan kepada sektor yang membawa kemaslahatan umat. Tidak malah menimbulkan kerusakan (mafsadat), dan selaras dengan prinsip sustainable finance. Karena itu, kehati-hatian dan penilaian dampak lingkungan, menjadi bagian penting yang harus terus diperbaiki,” jelasnya.
Sekretaris Perusahaan (Sekper) BSI, Wisnu Sunandar buru-buru membantah adanya kucuran kredit BSI terhadap PT THL. Terbangunnya relasi itu, karena syarat BSI sebagai bank syariah untuk beroperasi di Aceh.
“Sejauh ini, nama yang dimaksud tidak terdapat dalam nasabah pembiayaan dan bahwa tercantum sebagai transaksi pihak berelasi adalah seiring penerapan qanun keuangan syariah maka BSI sebagai bank syariah melayani transaksi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh,” papar Wisnu kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Wisnu menegaskan, BSI tunduk kepada ketentuan perbankan dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan syariah di mana di dalamnya terdapat ketentuan menjaga lingkungan. “BSI juga mengimplementasikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) di dalam bisnis dan operational bank,” tegas dia.
Catatan Jatam
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional merilis peta yang memperlihatkan sebaran perusahaan yang diduga memicu banjir bandang serta tanah longsor di Aceh.
Peta yang dirilis Jatam menampilkan garis ungu yang menandai kawasan-kawasan dengan dampak banjir terparah. Diantaranya adalah, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, hingga Aceh Singkil.
Menurut catatan Jatam, sedikitnya ada 30 izin tambang mineral dan batu bara (minerba) yang luas konsesinya lebih dari 132 ribu hektare (ha).
Namun, salah satu yang paling disorot adalah konsesi HTI milik PT Tusam Hutani Lestari (THL). Perusahaan ini menguasai sekitar 97.000 ha hutan di Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Utara.
Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasman mengatakan, konsesi PT THL diduga kuat milik Presiden Prabowo Subianto. “Iya betul, ada riset kita saat Pilpres 2024 lalu,” ucap Farhat, sapaan akrabnya kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Dan, posisi Direktur Utama (Dirut) PT THL saat ini, dijabat Eddy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Dia menggantikan Prasetyo Hadi yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Yeta Purnama menyebut relasi bisnis BSI dengan PT THL, sangat terang benderang. Tertulis dalam laporan keuangan BSI tahun 2024, halaman 262.
“Dari Annual Report BSI tahun 2024, PT THL termasuk dalam list entitas yang memiliki relasi dengan BSI. Dan, diperkirakan berkaitan dengan pembiayaan operasi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Presiden Prabowo,” papar Yeta kepada Inilah.com, di Jakarta, Senin (5/12/2025).
Dia mengatakan, PT THL diketahui memiliki konsesi lahan yang luasna nyaris 100 hektare. Mulai kehilangan tutupan hutan pegunungan dan menyebabkan kerusakan fungsi vital alam, yakni menjaga keseimbangan ekosistem sekitar.
Dari temuan ini, bisa diartikan BSI termasuk bank bank yang mendukung korporasi yang bisnisnya merusak lingkungan. Alias tidak pro keuangan hijau yang kini sudah menjadi acuan dunia.