Iran Boleh Kunci Selat Hormuz, tapi 70 Persen Jalur Perdagangan Lewat Laut Indonesia

Pemandangan di Selat Hormuz, Iran. (Foto: Albawaba)

Presiden Prabowo Subianto menyebut konflik di Timur Tengah telah membuktikan betapa krusialnya peran Selat Hormuz bagi banyak bangsa, terutama dalam menentukan harga minyak dunia. Saat ini, menurutnya, kunci selat tersebut berada di tangan Iran.

“Sekarang perang di Timur Tengah itu membuktikan, satu Selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Dan sekarang kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam perdagangan dunia. Ia mencatat 70 persen kebutuhan energi Asia Timur melewati perairan Indonesia.

“Sadarkah kita bahwa 70 persen kebutuhan energinya Asia Timur, 70 (persen) perdagangan lewat laut-laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia. Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia?,” tuturnya.

Presiden menegaskan bahwa peran besar ini menuntut kepemimpinan bangsa yang tepat. Ia juga sempat menyinggung diskusi di media sosial mengenai negara paling aman jika terjadi perang besar, di mana Indonesia dinilai masuk kategori tersebut.

“Saudara-saudara sekarang keluar itu (di media sosial), kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman. Eh Indonesia termasuk papan atas lho, sekarang kau ke Bali kau lihat tuh berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” kata Prabowo.

Melihat kondisi ini, Prabowo berencana membentuk Special Financial Center untuk menarik aliran modal, termasuk dari wilayah Timur Tengah. Lokasi yang sedang dipertimbangkan salah satunya adalah Bali, berdasarkan saran Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau Pak Luhut disarankannya di Bali. Tapi gagasan ini yang dibicarakan oleh Pak Luhut dan saya pada tahun-tahun ini, ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana,” ungkapnya.

Dia menekankan, seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu tanpa ada ego sektoral demi merespons tantangan global secara cepat.

“Karena itulah saya kumpulkan rapat kerja ini, supaya kita nanti satu bahasa, satu rencana kerja, tidak boleh ada pemikiran sektoral, tidak ada yang boleh satu departemen satu kementerian satu institusi memikirkan institusinya sendiri, kita harus kerja sama,” tegasnya.

Prabowo menginginkan birokrasi yang berjalan lancar dan terintegrasi. “Makanya kita mengarah pada suatu pemerintahan yang bekerja dengan cepat, dengan integralistik, dengan lancar, tidak dengan saling mempertahankan pemikiran-pemikiran sektoral,” pungkasnya.