Peringatan Hardiknas 2026 di Jakarta diwarnai ironi tingginya angka putus sekolah dan kesejahteraan guru yang masih memprihatinkan di tengah program sekolah gratis. Realitas ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sulit tercapai selama tenaga pendidik masih berupah rendah dan akses bagi warga miskin belum merata.
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali mengingat jasa Ki Hajar Dewantara, sosok yang menanamkan gagasan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan berpikir. Namun di Jakarta, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 terasa seperti dua sisi mata uang: penuh harapan di permukaan, tetapi menyimpan kegelisahan di baliknya.
Di sudut lain ibu kota, ribuan anak justru tidak berada di ruang kelas. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat lebih dari 22.000 anak di Jakarta Utara tidak bersekolah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata tentang akses pendidikan yang belum merata.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengingatkan bahwa kondisi ini bisa menjadi bom waktu sosial. Anak-anak yang terputus dari pendidikan berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bahkan rentan terhadap masalah sosial seperti tawuran dan kriminalitas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang telah menggulirkan program sekolah swasta gratis dengan menyiapkan 103 sekolah dan anggaran ratusan miliar rupiah. Namun, solusi ini belum sepenuhnya menjawab akar persoalan. Di lapangan, isu klasik masih muncul, yakni biaya tersembunyi, akses yang tidak merata, hingga lemahnya pengawasan.
Beban Berat Tenaga Pendidik di Tengah Biaya Hidup Tinggi
Pandangan kritis datang dari pakar pendidikan Anggi Afriansyah, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menilai, persoalan pendidikan di Jakarta tidak bisa dilihat hanya dari sisi akses semata, tetapi juga dari realitas kesejahteraan pendidik dan tekanan biaya hidup di ibu kota.
“Jakarta memang pusat pemerintahan, tapi bukan berarti semua guru dan dosen hidup sejahtera. Untuk ASN relatif lebih stabil, tapi bagi guru non-ASN atau di sekolah swasta nonelit, kondisinya sangat bervariasi, bahkan banyak yang masih memprihatinkan,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya biaya hidup di Jakarta menjadi faktor yang kerap luput dari perhatian. Pengeluaran untuk konsumsi, transportasi, hingga pendidikan anak membuat penghasilan guru dan dosen sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.
“Bayangkan, rata-rata pengeluaran di Jabodetabek bisa di atas Rp10 juta per bulan. Sementara masih banyak guru dan dosen yang penghasilannya di bawah angka itu, bahkan di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Akhirnya mereka harus mencari pekerjaan tambahan,” kata Anggi kepada Inilah.com.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Ketika tenaga pendidik harus membagi waktu dan energi untuk pekerjaan lain, ruang untuk meningkatkan kapasitas diri menjadi semakin sempit.
Jeritan Dosen dan Masalah Struktural
Persoalan kesejahteraan ini juga selaras dengan kritik yang disampaikan Serikat Pekerja Kampus (SPK). Ketua SPK, Dr. Dhiah Al Ayun, mengungkapkan bahwa 42,9 persen dosen masih menerima pendapatan di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan di sejumlah perguruan tinggi swasta, ada yang menerima di bawah Rp900 ribu.
Tidak hanya soal pendapatan, dosen juga menghadapi minimnya perlindungan ketenagakerjaan dan rumitnya birokrasi, seperti dalam mekanisme Beban Kerja Dosen (BKD) yang kerap menghambat pencairan tunjangan.
Di sisi lain, Anggi juga menyoroti persoalan anak tidak sekolah di Jakarta, khususnya di wilayah pinggiran seperti Jakarta Utara. Ia menyebut, tingginya angka partisipasi sekolah secara statistik tidak serta-merta mencerminkan kondisi di lapangan.
“Faktor ekonomi keluarga masih dominan, tapi juga ada faktor sosial seperti perundungan, tawuran, hingga rendahnya aspirasi pendidikan di tingkat keluarga,” katanya.
Perlunya Kebijakan Berbasis Data dan Reformasi Upah
Ia menambahkan, meskipun program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah membantu, masih banyak kelompok yang belum terjangkau, termasuk anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga keluarga migran yang terkendala administrasi kependudukan.
Dalam pandangannya, solusi tidak cukup hanya dengan menggratiskan sekolah. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data agar bantuan pendidikan tepat sasaran. “Jangan sampai pendidikan gratis justru dinikmati kelompok yang mampu. Yang harus diprioritaskan adalah kelompok miskin perkotaan yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, Anggi mendorong adanya standarisasi upah minimum bagi guru, terutama bagi mereka yang berstatus honorer dan bekerja di sekolah swasta nonelit. Ia juga mengusulkan pendekatan kesejahteraan yang lebih menyeluruh, mulai dari subsidi transportasi, konsumsi, hingga dukungan perumahan.
“Kalau tidak ada intervensi serius, kualitas pendidikan akan stagnan. Kita butuh reformasi yang sifatnya struktural dan berbasis data,” katanya.
Hardiknas 2026 akhirnya menjadi lebih dari sekadar peringatan tahunan. Ia berubah menjadi cermin, memantulkan realitas bahwa cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya tercapai. Bagaimana mungkin sistem pendidikan bisa kuat jika siswa masih tertinggal dan para pengajarnya sendiri belum sejahtera?