Kelompok Hamas mengecam keras rencana pemerintah Israel yang bersiap membangun 12.000 unit rumah baru di permukiman Yahudi, Tepi Barat. Langkah sepihak tersebut dinilai sebagai ancaman berbahaya yang bakal memperparah pendudukan di atas wilayah Palestina.
Melalui pernyataan resminya, Hamas mengkritik tajam kesepakatan antara pemerintah Israel dan Administrasi Sipil Yudea dan Samaria terkait proyek ekspansi permukiman tersebut.
Kesepakatan Berbahaya dan Kriminal
“Hamas menyebut kesepakatan antara pemerintah pendudukan Zionis yang ekstremis dan Dewan Permukiman di Tepi Barat utara untuk membangun 12.000 unit permukiman baru, serta mengalokasikan 8 miliar shekel (sekitar Rp35,2 triliun) bagi infrastruktur permukiman, sebagai kesepakatan berbahaya dan kriminal,” tulis pernyataan resmi Hamas.
Bagi Hamas, kebijakan teranyar ini menjadi bukti nyata adanya eskalasi perang Israel di wilayah Tepi Barat. Proyek jumbo ini dinilai sengaja digulirkan demi menguasai wilayah secara penuh, merampas tanah, serta mengusir warga Palestina dari rumah mereka sendiri.
Selama ini, perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat memang terus menjadi kerikil tajam sekaligus hambatan utama dalam hubungan diplomasi, baik dengan Otoritas Palestina maupun komunitas internasional.
Menabrak Resolusi Dewan Keamanan PBB
Warga Palestina memandang pembangunan permukiman tersebut sebagai bentuk penjajahan nyata atas tanah air mereka. Langkah agresif ini juga dinilai merusak sekaligus mematikan jalan bagi proses perdamaian di masa depan.
Upaya internasional sebenarnya telah berulang kali dilakukan untuk meredam ambisi Israel. Pada Desember 2016 silam, Dewan Keamanan PBB bahkan telah mengadopsi Resolusi 2334 yang menuntut Israel untuk segera menghentikan total seluruh aktivitas pembangunan permukiman.
Kendati demikian, Israel memilih tutup telinga dan mengabaikan resolusi tersebut. Alih-alih meredam ketegangan, Dewan Keamanan Israel justru melangkah lebih jauh dengan menyetujui pembentukan 19 permukiman baru di berbagai wilayah Tepi Barat.