BI Kerek Suku Bunga Acuan 100 Bps dalam Sebulan, Dorong Duit Asing Masuk Rp105 Triliun

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti (kedua dari kanan) memaparkan materi dalam acara Investment Forum 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026). (Foto: ANTARA/Rizka Khaerunnisa).

Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI-Rate 100 bps, ternyata untuk mendorong modal asing masuk ke Indonesia alias foreign inflows.

Sepanjang Juni hingga awal Juli 2026, aliran modal asing lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), mencapai Rp105 triliun.

Secara rinci, pada periode tersebut, inflow asing ke instrumen SBN tercatat sekitar Rp33 triliun. Sedangkan inflow ke SRBI mencapai sekitar Rp72 triliun.

“Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, kebijakan yang dibutuhkan harus tepat dan bersifat temporer. Itulah sebabnya pada Mei dan Juni kami menaikkan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps). Setelah itu terjadi repricing, bukan hanya pada SRBI tetapi juga pada SBN,” kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di BEI Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Secara keseluruhan, SBN mencatat inflow sekitar Rp17,7 triliun, setelah pada kuartal I 2026 masih mengalami outflow. Sementara itu, inflow ke SRBI secara kumulatif telah mencapai sekitar Rp174 triliun.

“Karena di pasar saham masih ada terus proses repricing, sehingga saat ini (secara keseluruhan) alhamdulillah kita sudah ada inflow sekitar Rp132 triliun,” kata Destry.

Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan domestik sempat meningkat di tengah tingginya ketidakpastian global dan besarnya arus modal keluar, terutama pada kuartal I 2026.

Hingga saat ini, outflow di pasar saham bahkan masih terjadi seiring meningkatnya persepsi risiko (risk premium) investor terhadap Indonesia.

Untuk merespons kondisi tersebut, BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) guna mendorong repricing terhadap aset-aset portofolio domestik.

Dalam situasi demikian, ujar Destry, SRBI menjadi instrumen yang paling cepat digunakan untuk menarik kembali minat investor.

Destry juga mengatakan bahwa langkah penyesuaian bunga acuan perlu diambil secara cepat ketika terjadi arus modal keluar dalam jumlah besar dan sentimen negatif di pasar.

Kebijakan ini sekaligus merupakan langkah front-loading untuk menjaga ekspektasi pasar, termasuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi ke depan terutama yang bersumber dari kelompok volatile food.

“Jadi mungkin ini yang mendasari mengapa kami mengambil keputusan tersebut, karena memang harus ada repricing terhadap aset-aset portofolio kita,” ujar Destry.

Dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar, BI juga terus memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara melalui skema local currency transaction (LCT).

Destry menyebutkan, kerja sama tersebut telah mencakup sekitar delapan hingga sembilan negara mitra dengan pertumbuhan transaksi yang dinilai sangat pesat, terutama bersama China dan Jepang.

Adapun nilai perdagangan Indonesia-China yang menggunakan mekanisme LCT pada Mei 2026 telah mencapai ekuivalen sekitar 9 miliar dolar AS. Destry memandang, penggunaan skema tersebut yang semakin luas akan membantu mengurangi kebutuhan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan.

Di sisi lain, BI tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, antara lain dengan memberikan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Hingga Juni 2026, dana yang telah disalurkan kembali kepada perbankan melalui kebijakan tersebut mencapai sekitar Rp479 triliun.

Destry menilai, kebijakan makroprudensial tersebut turut mendukung pertumbuhan kredit perbankan di mana pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen (yoy) dan pada Juni diperkirakan tetap berada di kisaran tersebut.

“Jadi kami mengombinasikan kebijakan. Stabilitas tentu harus kami jaga karena nilai tukar merupakan mandat Bank Indonesia. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, kami bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk terus mendorong perekonomian,” kata Destry.