Evaluasi Program Kopdes hingga MBG di Jateng, Purbaya: Ekonomi Lokal Meroket

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat meninjau realisasi APBN di Jawa Tengah. (Foto: Dok Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah (Jateng), serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Beberapa program yang ditinjau Purbaya saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jateng, adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

Purbaya menyampaikan, hingga paruh pertama 2026, kinerja APBN di Jateng, tetap terjaga solid. Pendapatan negara terealisasi 46,56 persen dari target yang ditetapkan, atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan alias year on year (yoy). Sementara untuk realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi di Jateng, kata dia, tercatat sebesar 5,89 persen. Mencerminkan ketahanan ekonomi Jateng yang ditopang aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ujar Purbaya, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Sektor pengelolaan keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jateng mendorong inovasi berupa digitalisasi penerimaan daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan joint research bersama local expert untuk mengkaji optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi.

Dan Kabupaten Blora terpilih sebagai salah satu daerah percontohan, melalui implementasi sistem e-parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.

Purbaya juga mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Hingga pertengahan 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat, melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan 18.854 pemasok lokal, dan menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja.

Program ini, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, saat ini, melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan Kanwil DJPb dan KPPN Jateng, terhadap SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukorejo Magelang, SPPG Tengaran Bener Semarang.

Pendampingan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini. Sehingga bisa dicarikan solusi bersama para pemangku kepentingan.

“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” kata Purbaya.

Selain itu, Purbaya mengunjungi sejumlah KDMP untuk melihat perkembangan implementasi program yang ditujukan memperkuat ekonomi desa, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jateng, dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi.

Dan Purbaya juga mencermati perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota di Jateng, dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa.

“Keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ungkapnya.

Purbaya menegaskan, setiap rupiah APBN harus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel. Demi mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Salah satu fokus utama yang masih perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi kinerja belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa semakin maksimal.