Badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa kelangkaan dana bantuan yang merosot tajam telah memicu pemangkasan berbagai fasilitas mendasar secara drastis. Hal tersebut memaksa warga yang tengah didera krisis air hebat harus memilih dilema antara menjaga kebersihan atau memenuhi kebutuhan air minum.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) membeberkan fakta miris bahwa hingga hampir pertengahan tahun 2026 ini, anggaran sebesar US$4,1 miliar yang dibutuhkan untuk penggalangan dana tahunan bagi warga Gaza dan Tepi Barat ternyata baru terpenuhi kurang dari 15 persen.
“Akibatnya, kemampuan para mitra kemanusiaan untuk merencanakan, menempatkan bantuan lebih awal, dan memberikan respons secara efektif melemah pada saat sebagian besar dari 2,1 juta penduduk Gaza masih mengungsi dan sangat bergantung pada layanan mereka,” tulis OCHA dalam pembaruan berita kemanusiaan hariannya, Jumat (5/6/2026).
Ratusan Ribu Jiwa Terancam Kehilangan Akses Air Minum
Seretnya pasokan dana segar dari dunia internasional ini membawa dampak langsung yang mengerikan di lapangan. OCHA menyebutkan bahwa hingga akhir Mei lalu, kekurangan modal telah memaksa empat mitra kemanusiaannya untuk mulai menghentikan secara bertahap distribusi air bersih yang menggunakan truk-truk tangki di seantero Jalur Gaza.
Kondisi darurat tersebut otomatis membuat lebih dari 330 ribu orang yang tersebar di 250 lokasi pengungsian kini berada dalam risiko tinggi kehilangan sumber utama air minum mereka. Merespons situasi pelik ini, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mengeluarkan peringatan keras bahwa kelangkaan air yang parah telah memaksa banyak kepala keluarga menghadapi pilihan mustahil: menggunakan air yang tersisa untuk diminum atau dipakai menjaga sanitasi demi mencegah ledakan wabah penyakit menular.
Jatah Makanan Merosot dan Fasilitas Perempuan Ditutup
Tidak hanya urusan air bersih, urusan perut warga Gaza pun kini kian terhimpit. Menurut data OCHA, jumlah pasokan makanan yang mampu disediakan oleh para mitra kemanusiaan hingga pekan lalu hanya mencapai sekitar 678.000 porsi per hari. Angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan pertengahan Maret lalu yang masih bisa menyentuh 1,5 juta porsi makanan setiap harinya.
Layanan vital lain yang perlahan turut ambruk mencakup program dukungan bagi pemulihan sektor pertanian, pengelolaan tata lokasi pengungsian, sektor pendidikan anak-anak, hingga pembukaan kembali ruang aman yang sangat dibutuhkan bagi perlindungan kaum perempuan dan anak-anak perempuan.
“Karena semakin banyak layanan akan terhenti tanpa adanya pendanaan tambahan, para pekerja kemanusiaan mendesak para donor untuk segera meningkatkan dukungan mereka. Negara-negara anggota PBB juga didesak untuk mendorong penghapusan pembatasan yang diberlakukan Israel yang terus menghambat upaya bantuan,” tegas OCHA dalam pernyataannya.
Penindasan Sistematis di Tepi Barat Kian Merajalela
Sisi lain garis konflik di Tepi Barat pun tidak luput dari keprihatinan. OCHA menyatakan bahwa aksi pelecehan dan intimidasi yang dilakukan secara sistematis oleh para pemukim ilegal Israel telah memaksa 27 keluarga penggembala Palestina angkat kaki meninggalkan kawasan tempat tinggal mereka di dekat mata air Ein Fera’a di wilayah Hebron. Pengusiran tak langsung ini terjadi setelah para pemukim Yahudi tersebut mengambil alih sebuah bukit di kawasan sekitar secara sepihak.
Komunitas yang berjumlah 125 orang tersebut diketahui mencakup tiga penyandang disabilitas dan lebih dari 20 penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan medis berkala. Proses pemindahan paksa yang memilukan ini dilaporkan terjadi dalam kurun waktu dua pekan hingga Selasa (2/6/2026) kemarin.
Hingga saat ini, pihak UNICEF baru bisa memberikan bantuan darurat berupa paket kebutuhan bayi, perlengkapan hiburan anak, serta peralatan kebersihan kepada mereka, sembari menyiapkan logistik tambahan berupa tenda, makanan, layanan kesehatan, hingga bantuan uang tunai.
Berdasarkan catatan statistik OCHA, kelompok penggembala di Hebron ini merupakan komunitas warga Palestina ke-46 yang seluruh penduduknya terpaksa mengungsi dari ruang hidupnya sejak Januari 2023 akibat kombinasi kekerasan pemukim radikal serta pembatasan akses oleh militer Israel. Secara keseluruhan, lebih dari 6.000 warga telah terusir dengan pola serupa sejak awal 2023, di mana lebih dari 2.000 orang di antaranya terpaksa menjadi pengungsi baru sejak awal tahun 2026 ini saja.