Ilustrasi pengelolaan sampah dengan konsep Waste to Energy. (Foto: rdasydney.org.au)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membangun pabrik pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dengan kapasitas 1.000 ton per hari.
Proyek ini diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang untuk menekan beban sampah di Cipayung dan mengurangi ketergantungan pada TPPAS Nambo, Bogor.
Saat ini, proses administrasi dengan mitra swasta sedang berjalan. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, menyebut draf perjanjian kerja sama kini tengah dalam tahap finalisasi.
“Untuk PT BSA, MoU sudah. Saat ini kita sedang memproses drafting Perjanjian Kerja Sama (PKS),” ujar Reni mengutip situs resmi Pemkot Depok, Jumat (27/2/2026).
Penyusunan kerja sama ini dilakukan bersamaan dengan konsultasi lintas kementerian. Reni menjelaskan koordinasi dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait skema kerja sama daerah, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan standarisasi alat yang akan dioperasikan.
“Kami berkoordinasi terkait substansi KSDPKC (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga) dengan Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada tim yang ke sana,” jelasnya. “Kami juga harus mendapatkan penguatan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait alat yang digunakan, apalagi ini berkaitan dengan ekspor,” tambah Reni.
Dalam menentukan nilai pembiayaan, DLHK melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia untuk melakukan perhitungan ulang terhadap biaya layanan sampah (tipping fee) yang ditawarkan mitra.
“Kami sedang meminta bantuan dari UI untuk menghitung kembali tipping fee yang ditawarkan calon mitra. Angka yang ditawarkan itu layak tidak? Kebesaran, kekecilan, atau sudah cukup?” tuturnya.
Pemkot Depok menargetkan penandatanganan PKS rampung pada akhir Februari ini. Jika sesuai jadwal, peletakan batu pertama (groundbreaking) akan dilakukan pada awal Mei mendatang dengan masa konstruksi selama enam bulan.
“Target kami PKS selesai bulan ini, akhir Februari. Setelah itu, groundbreaking dilakukan setelah Lebaran. Bangunannya seperti hanggar, jadi relatif cepat. Kalau mulai Mei, enam bulan berarti Oktober selesai,” paparnya.
Reni menekankan bahwa meskipun pembangunan fisik ditargetkan cepat, operasional penuh baru akan dimulai pada 2027 setelah melalui tahap uji coba tahun ini.
“Tahun depan operasional maksimal. Tahun ini kita uji coba dulu. Kami menggunakan aspek kehati-hatian yang lebih komprehensif. Tidak semata-mata karena digesa, lalu ada aspek yang tertinggal,” pungkasnya.










