Catatan Kritis Indef: AS Menang Besar karena Kesepakatan Dagang Resiprokal

Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump resmi tandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Setelah mempelajari kesepakatan dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang baru ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS, Donald Trump, terlihat ketidakadilan yang menganga.

Kesepakatan itu, menurut peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus lebih menguntungkan negeri Paman Sam. Bagi Indonesia, kesepakatan itu berisiko menekan industri domestik. Mulai dari sektor pangan hingga tekstil dan alas kaki.

Heri mengatakan, struktur tarif dalam kesepakatan tersebut tidak simetris di mana Indonesia harus menghapus sekitar 99 persen tarif untuk produk asal AS.

Sementara, banyak produk ekspor Indonesia dikenakan tarif 19 persen yang kabarnya diturunkan menjadi 15 persen, setelah Mahkamah Agung (MA) AS menganulir keputusan tarif yang dikeluarkan Trump.

“Kita bisa melihat struktur tarifnya asimetris, tapi resiprokal. Jadi, ada ketidakseimbangan. Di mana Indonesia menghapus 99 persen tarif produk dari AS. Ini hampir full liberalisasi. Artinya bebas masuk ke sini,” kata Heri dalam diskusi publik Indef, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Kesepakatan ini, kata dia, berpotensi menekan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, di tengah ongkos produksi domestik yang relatif tinggi dibanding negara pesaing. seperti Vietnam dan Malaysia.

“Kami mencatat sejumlah sektor berisiko terdampak jika tarif tetap diberlakukan. Atau jika kesepakatan tidak berjalan sesuai harapan. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, serta produk turunan sawit menjadi sektor yang perlu diwaspadai,” bebernya.

Untuk alas kaki, kata dia, pangsa ekspor ke AS sekitar 40 persen dari total ekspor global. Sementara untuk produk elektronik tertentu, lebih tinggi. Jika akses pasar terganggu atau terjadi perubahan tarif, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya itu, dipastikan kena dampaknya.

Di sisi lain, lanjutnya, produk olahan sawit memang mendapat tarif nol persen. Namun, kontribusi pasar AS terhadap total ekspor sawit Indonesia, relatif kecil ketimbang negara lain. Sehingga tidak sebanding dengan konsesi kebijakan yang diberikan Indonesia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengingatkan, sebuah kebijakan harus dihitung dengan cermat, karena berpotensi menekan petani dan peternak lokal.

“Kita harus tahu dulu pertama tadi bagaimana kemampuan produksi kita, potensi produksinya, kemudian juga impor yang akan kita lakukan dari negara lain. Kemudian kalau memang bisa ditambah dari Amerika Serikat, tentu saja harus memperhatikan kebutuhan lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan pengalihan impor dari negara mitra lama ke AS juga berisiko memicu retaliasi atau gangguan hubungan dagang yang telah terjalin sebelumnya. Selain itu, pelonggaran impor pangan dinilai berpotensi bertolak belakang dengan agenda swasembada dan penguatan ketahanan pangan nasional.