Baru Terima Keppres Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Sempat Lupa Sebutkan Nama Purbaya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Satgas Galapana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026). (Foto: Tangkapan layar Inilah.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat koordinasi (rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana (Galapana) DPR RI, menyampaikan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah baru saja diterima pada Jumat (9/1/2026).

“Tugasnya paling utama adalah satgas ini mempercepat proses rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih tanggap darurat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Galapana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Untuk struktur organisasi satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Kemudian tim pengarah terdiri dari Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menariknya, Tito justru sempat lupa menyebutkan nama Purbaya saat membeberkan struktur organisasi ini.

“Ada yang terlewat tim pengarah selain menko, Panglima TNI, Polri juga di situ ada Bapak Purbaya, saya lupa menyampaikan. Kualat kalau enggak nanti, karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga percuma. Iya enggak ada pitih (uangnya),” tutur Tito disertai tertawa.

Selanjutnya untuk tim pelaksana diketuai oleh dirinya, sementara wakil ketua tim ini terdiri dari Kasum TNI Richard Tampubolon, Kepala BNPB Suharyanto, Dankor Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, dan Wakil Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ini memang mesin besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi itu adalah Menteri PPN/Bappenas bersama dengan Mendiktisaintek Profesor Brian,” kata dia.

Untuk bidang yang berkenaan dengan lahan dipercayakan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, sedangkan anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.

Selanjutnya, pengelolaan data kepala koordinatornya adalah kepala BPS, anggotanya antara lain kepala BMKG, BRIN, dan Dirjen Capil Kemendagri. Untuk bidang komunikasi publik dipegang oleh Menkomdigi.

Kemudian untuk infrastruktur diisi oleh Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Sementara bidang pemukiman koordinatornya adalah Menteri PKP dan didukung oleh Menteri Desa PDTT. Lalu untuk bidang sosial diketuai oleh Mensos dengan anggota Mendikdasmen, Menteri Agama, Menkes, Menbud, dan Menteri PPA.

Berikutnya bidang energi dan konektivitas dipegang oleh Menteri ESDM, bidang ekonomi pangan koordinatornya Menteri Pertanian, sementara anggotanya Menteri Perindustrian, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, dan Menteri Ekonomi Kreatif.

“Dan terakhir, bidang tata kelola pemerintahan MenPANRB bersama Wamendagri yang akan saya tunjuk mungkin Pak Bima Arya,” ujar Tito.

Setelah menerima Keppres tersebut, Tito mengungkapkan bila timnya sudah mengadakan rapat selama dua kali secara intens, meskipun sebelumnya sudah memiliki pemahaman mengenai bencana ini dari pemantauan di lapangan.

“Dua hari lalu kami rapat dengan Menteri PU kemudian juga dengan Menko dan Seskab dan Pak Richard Tampubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming,” pungkasnya.