Tak Sesuai Fakta di Lapangan, Narasi Negatif di “Pesta Babi” soal PSN Wanam Dinilai Menyesatkan

Anggota Komisi IV DPR dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo. (Foto: Dok. Antara/Melalusa Susthira K)

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mencermati narasi negatif dari sutradara film dokumenter “Pesta Babi”, Dandhy Dwi Laksono, mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Papua Selatan, yang tak sesuai fakta di lapangan.

“Tentu (pernyataan) harus didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi, terutama pembuat film,” kata Firman saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Lebih lanjut Firman menegaskan, kalau pemerintah biasanya sudah ada analisis data dan
perencanaan di lintas kementerian atau lembaga dalam setiap pembangunan PSN.

Secara terpisah, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai sejumlah klaim yang muncul dalam film dokumenter Pesta Babi berpotensi menyesatkan publik apabila tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 

Menurutnya, apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta, maka hal itu dapat membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Iya, berarti terjadi informasi yang menyesatkan kan, tidak sesuai fakta toh. Jadi lebih kepada memanipulasi informasi sebenarnya kan dengan menggunakan cerita film itu dan seolah itu menjadi kebenaran,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat dimintai tanggapan terkait sejumlah narasi dalam film tersebut yang menyebut proyek pangan di Papua telah membuka hutan seluas 2,5 juta hektare, menggunakan 2.000 ekskavator, serta memicu berbagai dampak sosial, termasuk eksodus warga.

Padahal, berdasarkan data Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Papua, pembukaan lahan baru hingga saat ini baru mencapai sekitar 15 ribu hektare yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, dan fasilitas cold storage.

Selain itu, luas kawasan PSN Wanam tercatat sekitar 1 juta hektare, bukan 2,5 juta hektare sebagaimana disebut dalam sejumlah narasi yang beredar. Klaim mengenai eksodus 170 ribu pengungsi juga disebut tidak terjadi, sementara pengadaan 2.000 ekskavator masih berada pada tahap pemesanan dan realisasi alat berat di lapangan disebut baru mencapai ratusan unit.

Pengakuan Pejuang Lingkungan Mama Sinta

Trubus juga menyinggung adanya kesaksian tokoh adat Papua sekaligus pejuang lingkungan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, yang disebut tampil dalam film tersebut. Di mana, Mama Sinta menjadi korban dalam film tersebut sebab menampilkan wajahnya tanpa izin.

“Yang kedua saksi seorang emak-emak yang lapor ke Polda Metro itu kan ada tuh, yang ke Bareskrim yang emak-emak yang namanya dipakai dalam film tapi kenyataannya dia omongannya dipelintir kan itu lapor ke Bareskrim kan iya,” ujarnya.

Lebih lanjut Trubus menilai laporan Mama Sinta menjadi salah satu indikasi bahwa sebagian informasi yang ditampilkan dalam film perlu diverifikasi lebih lanjut.

“Nah, itu kan mengindikasikan bahwa apa yang di dalam film itu jauh dari realita sehingga ini yang menurut saya memang ada baiknya film itu dievaluasi dulu sementara tidak membuat berita-berita yang ini,” jelasnya.

Pertanyakan Sumber Pendanaan Film

Lebih jauh Trubus juga mempertanyakan sumber pendanaan film tersebut dan menduga ada kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan isu Papua untuk membentuk opini publik.

“Jadi ini sebenarnya film ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk ini, memecah belah jadinya. Iya, memecah belah, mengadu domba masyarakat,” ucapnya.

Meski demikian, ia meminta publik menyikapi film tersebut secara kritis dan tidak mudah terprovokasi. Trubus juga berharap publik bisa mengetahui fakta di lapangan daripada hanya mengandalkan film yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Jadi cerdas itu tidak terprovokasi, bahwa itu hanyalah film yang menggambarkan kondisi di sana, tidak semuanya salah juga enggak,” katanya menegaskan.