“Orang desa tidak pakai dolar AS.” Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut muncul sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap pelemahan rupiah yang saat ini bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar AS.
Sekilas, kalimat itu terdengar menenangkan. Seolah ingin menyampaikan bahwa gejolak kurs bukan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat bawah.
Namun, justru di situlah persoalannya. Tidak memakai dolar bukan berarti tidak merasakan dampak kenaikan dolar. Dalam ekonomi modern yang saling terhubung, perubahan nilai tukar tidak berhenti di pasar valuta asing atau ruang perdagangan internasional. Ia merembes perlahan ke harga barang, biaya hidup, dan daya beli masyarakat sehari-hari.
Masalahnya bukan pada niat untuk menenangkan publik. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, menjaga psikologi masyarakat memang penting. Tetapi, ada perbedaan antara menenangkan dengan menjelaskan realitas secara jujur, dan menenangkan dengan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan.
Dampak Dolar yang Tidak Kasatmata
Dalam ilmu ekonomi dikenal konsep exchange rate pass-through effect, yaitu mekanisme ketika pelemahan nilai tukar akhirnya mendorong kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Proses ini bekerja diam-diam, tetapi dampaknya nyata di dompet rakyat.
Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan dasar. Gandum untuk mie instan dan roti hampir seluruhnya diimpor. Kedelai sebagai bahan utama tahu dan tempe sebagian besar berasal dari luar negeri. Begitu pula pupuk, obat-obatan, BBM, hingga komponen mesin pertanian yang semuanya dihargai dalam dolar AS di pasar internasional.
Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Importir kemudian menaikkan harga jual, distributor menyesuaikan biaya, dan pada akhirnya masyarakat menjadi pihak yang menanggung beban paling akhir. Rakyat desa memang tidak pergi ke money changer, tetapi mereka membayar dampaknya ketika harga kebutuhan pokok naik sedikit demi sedikit.
Tahu, Tempe, dan Beban yang Nyata
Dampak pelemahan rupiah paling mudah terlihat dari kehidupan sehari-hari. Seorang pengrajin tahu di Sumedang mungkin tidak memahami istilah currency depreciation, tetapi ia tahu harga kedelai melonjak dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Ia juga melihat harga plastik kemasan naik tajam. Dalam kondisi seperti itu, pilihan yang tersedia hanya dua: menaikkan harga atau memperkecil ukuran produk.
Fenomena ini dikenal sebagai shrinkflation, ketika ukuran barang mengecil tetapi harga tetap atau bahkan naik. Konsumen akhirnya membayar lebih mahal untuk nilai yang lebih kecil.
Hal serupa terjadi pada BBM dan subsidi energi. Ketika rupiah melemah, biaya subsidi pemerintah ikut membengkak karena harga minyak dunia menggunakan dolar AS. Pemerintah kemudian menghadapi dilema: menaikkan harga BBM atau memangkas anggaran sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam kedua skenario tersebut, masyarakat kecil tetap menjadi pihak yang paling terdampak.
Yang Paling Rentan Justru yang Paling Tidak Siap
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah pihak yang paling rentan menghadapi pelemahan rupiah. Berbeda dengan kelas menengah atas yang memiliki tabungan, investasi, atau aset lindung nilai, masyarakat miskin hidup dari penghasilan harian yang hampir seluruhnya habis untuk konsumsi.
Ketika harga pangan naik 10 persen, dampaknya bukan sekadar angka statistik. Bagi buruh tani atau nelayan kecil, kenaikan itu berarti pengurangan langsung terhadap kualitas hidup keluarga mereka.
Data Badan Pusat Statistik secara konsisten menunjukkan bahwa inflasi pangan sangat berkaitan dengan pelemahan nilai tukar. Teori exchange rate pass-through menjelaskan bahwa depresiasi rupiah akan meningkatkan harga barang impor dan memicu imported inflation. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, dampaknya paling berat dirasakan kelompok miskin karena mereka tidak memiliki mekanisme perlindungan ekonomi.
Karena itu, narasi bahwa rakyat desa tidak terdampak pelemahan rupiah justru berbahaya. Ia menciptakan kesan bahwa persoalan kurs hanya masalah kelompok menengah kota atau pelaku pasar finansial, padahal dampaknya menjalar hingga ke dapur masyarakat desa.
Mengakui Masalah sebagai Langkah Awal
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi: cadangan devisa yang relatif aman, potensi pertanian yang luas, dan bonus demografi yang produktif. Namun, modal tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika pemerintah jujur membaca persoalan yang ada.
Ketergantungan terhadap impor pangan dan energi harus dikurangi melalui penguatan produksi domestik dan hilirisasi industri. Stabilitas harga pangan juga perlu dijaga agar gejolak nilai tukar tidak langsung menghantam kelompok rentan.
Yang tidak kalah penting adalah cara pemerintah berkomunikasi kepada publik. Masyarakat tidak membutuhkan penghiburan yang menyederhanakan kenyataan. Mereka membutuhkan penjelasan yang jujur dan kebijakan yang konkret.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar Bloomberg atau laporan ekonomi makro. Ia hadir dalam harga tahu yang naik, pupuk yang semakin mahal, dan daya beli masyarakat yang perlahan tergerus.
Rakyat desa memang tidak memakai dolar. Tetapi mereka tetap membayar mahal atas kenaikan nilainya.