Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai peringatan dari Presiden Prabowo Subianto yang melarang menggunakan hukum untuk menjatuhkan lawan politik, merupakah sebuah garansi penting.
“Dengan seperti ini, saya rasa sebagai garansi Prabowo ke publik terutama kaitannya dengan approval rating pemerintahannya,” ujar Herry kepada inilah.com, Senin (16/2/2026).
Ia menyebut hal ini menunjukkan komitmen dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk menegakan hukum.
“Ya ini bentuk komitmen Prabowo. Tentunya faktanya hari ini masih ada kelemahan di aspek penegakan hukum, kepuasan publik masih belum optimal,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
Prabowo menekankan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik.
Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).
“Kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik, tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan,” tegas Prabowo.
Sebagai kepala negara yang memegang mandat rakyat, ia mengatakan dirinya bertanggung jawab memastikan supremasi hukum berjalan dengan benar.
Prabowo bahkan menegaskan keberaniannya mengambil langkah konstitusional, apabila menemukan adanya ketidakadilan.
“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ungkapnya.
Presiden ke-8 itu juga menekankan, pentingnya standar pembuktian yang kuat dalam setiap putusan pengadilan. Ia menyebut tidak boleh ada putusan hukum yang menimbulkan keragu-raguaan.
“Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” jelasnya.
Menurutnya, apabila masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka negara tidak boleh menjatuhkan keputusan final yang merugikan pihak tersebut.
“Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional. Tanpa sistem hukum yang adil dan bersih, negara tidak akan mampu mencapai keberhasilan jangka panjang.
“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” tuturnya.
Tak hanya itu, Prabowo menambahkan bila rakyat harus merasakan hidup di bawah pemerintahan yang bersih dan adil. Berdasarkan pembelajarannya terhadap sejarah berbagai negara, tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang berintegritas.
“Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” pungkasnya.