Senin, 17 November 2025 – 18:28 WIB
Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (dua kiri) meninjau lokasi lahan miliknya yang kini bersengketa di wilayahpengelolaan PT GMTD Jalan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025). (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Komisi II DPR mengklaim pihaknya telah membentuk panitia kerja (Panja) Agraria untuk mempercepat pengungkapan berbagai kasus sengketa tanah, termasuk yang menimpa Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK).
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin memastikan kasus yang dialami JK menjadi perhatian khusus dalam kerja Panja Agraria.
“Kasus yang menimpa Pak JK ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan pengungkapan kasus agraria di Indonesia. Kita identifikasi masalahnya seperti apa? Siapa saja yang bermain? Dan bagaimana formula penyelesaiannya agar ke depan tidak muncul masalah serupa,” tutur Khozin kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Lebih lanjut, Khozin menyatakan bahwa rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah dijadwalkan pada pekan depan. Rapat ini akan menjadi momentum untuk meminta penjelasan resmi mengenai penanganan kasus sengketa tanah JK. “InsyaAllah minggu depan ada raker dengan Kementerian ATR/BPN, sekaligus kita akan minta klarifikasi,” jelasnya.
Sebelumnya JK menyatakan kekesalannya, lahan seluas 16,5 hektare miliknya di kawasan GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, diduga kuat menjadi sasaran permainan mafia tanah. “Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini!” ujar JK dengan nada tegas saat meninjau langsung lokasi tanahnya, di Makassar, Rabu (5/11/2025).
JK mengungkapkan keheranannya karena lahan yang telah dimilikinya sejak lama tiba-tiba diklaim oleh seorang penjual ikan. “Karena yang dituntut itu, siapa namanya (Manjung Ballang). Itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” tutur JK dengan nada menekankan.
Pebisnis senior itu menegaskan bahwa lahan di area PT GMTD tersebut dibeli dari anak Raja Gowa. Saat ditanya apakah ada rekayasa kasus yang melibatkan PT GMTD dan Lippo Grup, JK menyatakan kuat dugaan adanya permainan mafia tanah.
“Iya (dugaan rekayasa), Karena ini kita punya. Ada suruhannya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat (diselesaikan) itu namanya perampokan, kan. Benar enggak,” ucapnya kepada wartawan.
Di sisi lain, Lippo Grup membantah terlibat dalam penyerobotan lahan melalui pernyataan CEO James Riady. “Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar,” kata James di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11/2025).
Meski membantah, James mengakui bahwa Lippo merupakan salah satu pemegang saham di PT GMTD, perusahaan yang juga mengklaim hak atas lahan sengketa tersebut. “Lahan itu kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, Lippo adalah salah satu pemegang saham,” kata James.