Parlemen Iran Perintahkan Pengusiran Atase Militer Eropa, Buntut IRGC Dicap Teroris

Para anggota Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) berbaris selama parade militer tahunan yang menandai peringatan pecahnya perang dahsyat dengan Irak tahun 1980-1988 di Teheran, September lalu. (Foto: AFP)

Eskalasi ketegangan antara Iran dan Eropa mencapai titik nadir baru. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf secara resmi menginstruksikan Komisi Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Nasional untuk segera menindaklanjuti langkah pengusiran atase militer negara-negara Eropa dari tanah Iran.

Langkah drastis ini merupakan reaksi spontan nan keras atas keputusan Uni Eropa (EU) yang awal pekan ini menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris. Bagi Teheran, langkah EU tersebut adalah penghinaan kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan tanpa balasan setimpal.

Dalam sesi terbuka parlemen yang berlangsung panas pada Minggu (1/2/2026), desakan pengusiran ini disuarakan lantang oleh Alireza Salimi, anggota parlemen sekaligus ulama berpengaruh dari Teheran. Ia menilai keberadaan atase militer Eropa di kedutaan-kedutaan besar mereka kini tak lebih dari ancaman keamanan.

Label Teroris Dibalas Label Teroris

Logika yang dibangun Salimi cukup lugas namun mematikan secara diplomatik. Ia berargumen, jika IRGC dicap teroris, maka angkatan bersenjata negara-negara Eropa pun layak mendapatkan predikat yang sama.

“Mereka semua kini adalah teroris. Mengizinkan mereka tetap berada di negara ini adalah pelanggaran hukum,” tegas Salimi di hadapan sidang.

Sesuai dengan UU Aksi Strategis yang telah disahkan sebelumnya, Salimi mendesak Kementerian Luar Negeri Iran untuk tidak lagi memberikan toleransi. Atase militer Eropa, menurutnya, harus segera angkat kaki karena status mereka kini dianggap sebagai entitas yang membahayakan negara.

Ghalibaf Ambil Langkah Taktis

Merespons tekanan dari lantai sidang, Mohammad Bagher Ghalibaf tidak membuang waktu. Ia langsung memerintahkan komisi terkait di parlemen untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Iran guna mengeksekusi langkah-langkah teknis pengusiran tersebut.

Langkah ini diprediksi akan membuat hubungan diplomatik Iran dan Uni Eropa berada di ujung tanduk. Pengusiran atase militer biasanya merupakan sinyal terakhir sebelum pemutusan hubungan diplomatik total atau eskalasi konflik fisik.

Dunia kini menanti, apakah Teheran benar-benar akan menutup pintu bagi para atase militer Eropa, ataukah ini merupakan gertakan politik tingkat tinggi untuk memaksa Uni Eropa menarik kembali label teroris terhadap IRGC.