Sepanjang 2025, terlalu banyak cerita dan kejutan yang terjadi. Termasuk keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai pengganti Sri Mulyani. Purbaya sempat diremehkan, karena beda kasta.
Cukup banyak isu yang bergulir sebelum pergantian Sri Mulyani diputus Presiden Prabowo. Perempuan ayu asal Lampung itu, dikabarkan beberapa kali ingin mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP). Namun, tak pernah digubris presiden.
Tapi, situasinya beda dengan 8 September 2025, Presiden Prabowo mengabulkan keinginan Sri Mulyani. Dia langsung memanggil Purbaya dan melantiknya sebagai Menkeu.
Keesokan harinya, hujan tangis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melepas kepergian Sri Mulyani. Wajarlah karena Sri Mulyani adalah Menkeu yang boleh dibilang terlalu lama berkuasa di Lapangan Banteng. Mulai era SBY (2005-2010), lanjut ke masa Jokowi (2016-2024) dan Prabowo (2024-2025).
Rupanya, Menkeu Purbaya sudah tak sabar ingin segera beraksi. Sosok yang suka ceplas-ceplos ala ‘koboi’ ini, punya mazhab ekonomi yang berbeda dengan Sri Mulyani.
Dia mendorong peredaran uang primer bisa tumbuh pesat, agar roda perekonomian berputar cepat. Wajar jika dia lebih suka menarik dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), digunakan sebagai bahan bakar melesatnya perekonomian,lewat istem perbankan.
Diawali dana SAL sebesar Rp200 triliun dialirkan ke 5 bank pelat merah, atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Selanjutnya tambah lagi Rp76 triliun, ke bank yang sama ditambah Bank Jakarta.
Menkeu Purbaya sangat yakin, perputaran ekonomi bergantung uang. Semakin banyak uang beredar di masyarakat, semakin kencang pula pergerakan ekonominya. Begitu pun sebaliknya.
Di sisi lain, dia tak pernah lelah ‘menggedor’ menteri atau kepala badan dan lembaga (K/L) negara, yang serapan anggarannya masih receh. Logikanya sederhana saja: buat apa K/L mengajukan anggaran jumbo jika tak mampu memanfaatkannya.
Ke depan, dia ingin seluruh K/L menjalankan disiplin anggaran. Tak hanya Menteri atau kepala lembaga, kepala daerah mulai level gubernur, bupati hingga wali kota, harus seirama.
Jika seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah mampu menjalankan disiplin fiskal, hasilnya akan luar biasa. Roda perekonomian akan terus bergerak cepat, tanpa khawatir kekurangan bahan bakar.
Untuk para kepala daerah, Menkeu Purbaya memberikan ultimatum yang cukup serius. Isinya kira-kira: bagi daerah yang penyerapan anggarannya seret, terbuka kemungkinan anggaran TKD (Transfer ke Daerah) dipangkas. Jika dipotong, pemda semakin sulit untuk bergerak maju.
Atas ancaman ini, sejumlah kepala daerah yang sempat memprotes Menkeu Purbaya. Selain itu, sejumlah kepala daerah menaikkan tarif pajak yang membuat sulit warganya. Yang paling lazim ditempuh kepala daerah adalah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan alias PBB, atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Lagi-lagi, rakyat kecil harus menjadi korban dari kebijakan pemerintah pusat yang sejatinya bertujuan baik. Suka atau tidak, Purbaya hanyalah manusia biasa, bukan ‘Superman’. Dia juga bukan Gatot Kaca yang memiliki otot kawat dan bertulang besi.
Namun, pelan tapi pasti, kinerja Purbaya mendapat respons positif dari rakyat, khususnya pelaku pasar. Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak ke level 9.000.
Melesat jauh ketimbang saat Purbaya resmi menjabat menkeu pada 8 September 2025. Kala itu, IHSG ditutup rontok 100,49 poin, atau setara 1,28 persen, ke level 7.766.
Purbaya Datang IHSG Terbang
Pelemahan saham muncul usai Presiden Prabowo mengumumkan sekaligus melantik Purbaya menggantikan Sri Mulyani. Muncul sentimen negatif terhadap Purbaya.
Namun, Purbaya bisa menjawab keraguan pelaku pasar. Pelan tapi pasti, IHSG bergerak Kembali ke zona hijau. Bahkan beberapa kali membuat lompatan di luar ekspektasi.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman pun mengakui betapa ‘saktinya’ Purbaya. Di mana, mayoritas rekor tertinggi IHSG pada 2025, terjadi setelah pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya.
Menurut Iman, sepanjang 2025, IHSG membukukan 22 kali rekor All Time High (ATH). Menariknya, 21 rekor dicetak setelah Purbaya dilantik, sementara satu rekor lainnya tercatat pada masa Sri Mulyani Indrawati masih menjabat.
“Sepanjang tahun ini IHSG sudah menembus rekor 22 kali. Namun 21 di antaranya justru terjadi setelah Menteri Keuangan baru dilantik. Ini menunjukkan persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia semakin positif,” kata Iman.
Ia menambahkan, lonjakan indeks juga membawa IHSG melewati level-level psikologis baru. Pada periode Purbaya, indeks pertama kali menembus 8.000, dan kini telah bergerak hingga 8.600.
“Bu Sri Mulyani menyumbang satu, dan Pak Purbaya 21 karena indeks melesat menembus 8.000 pada era beliau. Dua bulan terakhir pun masih terus naik,” ujar Iman.
Selain capaian indeks, Iman juga menyoroti meredanya arus keluar dana asing di pasar saham. Menurutnya, tekanan capital outflow yang sempat tinggi pada awal tahun mulai berangsur menurun.
Berdasarkan data penutupan perdagangan Rabu (3/12), IHSG ditutup di level 8.611,79, menguat 21,64 persen secara year to date dibandingkan posisi awal tahun di 7.079,91.
Harapan Baru
Kini, Purbaya hadir sebagai harapan baru di tengah semakin beratnya tantangan ekonomi di masa depan.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun tak malu menyebut Purbaya sebagai ‘new hope’ bagi perekonomian Indonesia.
Politikus Partai Golkar asal Pasuruan ini, menyebut, kehadiran Purbaya menjadi ujian bagi persepsi publik yang selama ini melekat, bahwa stabilitas ekonomi Indonesia hanya bisa dijaga di bawah kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menkeu.
“Ada hipotesis yang selalu dihembuskan bahwa jika menteri keuangannya bukan Sri Mulyani maka pasar akan terguncang. Namun, fakta awal menunjukkan sebaliknya, IHSG justru menembus level tertinggi di atas 8.000 dan rupiah tetap stabil,” ungkapnya.
Ia menilai, Presiden Prabowo cukup mumpuni dalam memilih figur menteri keuangan (menkeu) yang mampu menerjemahkan visi dan misi presiden ke dalam kebijakan fiskal.
Langkah awal Purbaya dalam memperkuat likuiditas perbankan melalui penempatan dana Rp200 triliun, memiliki dasar hukum yang jelas dan berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Itu adalah bagian dari respons pemerintah terhadap isu kelangkaan likuiditas. Efeknya langsung terasa pada penguatan saham-saham perbankan dan stabilitas pasar keuangan,” jelasnya.
Namun demikian, Misbakhun menantang Purbaya untuk merumuskan strategi fiskal jangka panjang, termasuk menjawab ambisi Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan APBN dengan defisit nol.
“Tantangan utamanya adalah menaikkan tax ratio yang masih di bawah 10 persen, sekaligus menekan beban bunga utang yang setiap tahun mencapai hampir Rp800 triliun. Desain kebijakan fiskal yang kuat akan sangat menentukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, posisi Menkeu bukan hanya berkaitan dengan fiskal, tetapi juga berperan strategis dalam koordinasi stabilitas sistem keuangan bersama BI, OJK, dan LPS.
“Saya yakin Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo, sehingga APBN benar-benar menjadi instrumen kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Jangan Coba-coba di Tahun Kuda Api
Tahun 2026 yang bershio ‘Kuda Api’, menurut ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, merupakan tahun berat, bagi tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi tahun krusial.
Karena, tahun depan merupakan momentum pembuktian. Tak bisa lagi, tim ekonomi yang dipimpi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyalahkan kebijakan rezim sebelumnya.
Misalnya, warisan utang yang menggunung, kebijakan fiskal yang amburadul, rendahnya setoran pajak, borosnya pembangunan dan masih banyak lainnya.
Selain itu, Wija menyebut, akan banyak ‘jebakan’ ekonomi yang menghadang. Misalnya, risiko dari implementasi program baru dan pemotongan anggaran daerah.
“Untuk itu, pemerintah perlu melakukan koreksi mendasar dengan menetapkan target yang realistis, memperbaiki eksekusi program, dan lebih mendengarkan suara rakyat,” papar Wija, sapaan akrab Wijayanto Samirin.
Selain tu, Wija menyebut, banjir besar dan tanah longsor yang melanda Sumatera di penghujung 2025, merenggut lebih dari seribu nyawa, dan memaksa puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal.
Angka ini sangat mungkin bertambah mengingat masih banyak lokasi terisolasi dan belum dapat dijangkau tim penyelamat. Mereka yang selamat harus menghadapi hari-hari sulit, karena pemerintah belum menunjukkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang jelas.
“Respons pemerintah terlihat kedodoran, kurang sigap dan seperti masih mencari bentuk. Bencana ini seolah pesan alam bahwa kita sedang memasuki periode yang tidak ramah,” imbuhnya.
Di tempat lain, semakin banyak rakyat yang tengah berjuang menghadapi ‘bencana’ dalam bentuk lain. Yakni, potensi kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya hidup, jeratan pinjol, hingga kemiskinan akut hingga anak-cucu.
Sedangkan pemerintah, menurut Wija, tidak sedang berada di kondisi mudah. Penerimaan pajak melemah ditunjukkan dengan rasio pajak 9-10 persen. Sektor riil belum menggeliat meskipun likuiditas ratusan triliun digelontorkan ke perbankan.
“Pertumbuhan kredit tahunan terus merosot sejak Prabowo dilantik. Mata uang rupiah tertekan terhadap 84,3 persen mata uang dunia, sehingga menjadi salah satu yang terlemah,” imbuhnya.
Alhasil, kata Wija, pemerintah meninjau ulang rezim devisa bebas dengan memperketat dana hasil ekspor (DHE). Padahal, pengetatan itu berisiko besar. Investor asing ramai-ramai minggat dari Indonesia.
Tahun depan, cukup banyak lembaga dunia yang cukup kredibel, memproyeksikan perekonomian Indonesia anjlok. Misalnya: World Bank, dan IMF kompak meramalkan ekonomi Indonesia pada 2026, hanya tumbuh 4,9 persen.
Sedangkan, OECD, ADB, LPEM-UI, Indef, dan Core Institute memberikan angka lebih oke, yakni 5,0 persen. Tapi, semua angka itu, jauh di bawah proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia (BI), yaitu 5,4 persen dan 5,3 persen. Apalagi asumsi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 6,3 persen.
Kombinasi dinamika global dan kebijakan dalam negeri dikhawatirkan menempatkan Indonesia terperosok ke dalam lima jebakan ekonomi. Pertama, program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi ‘mengkanibal’ usaha mikro rakyat. Dampak lainnya, menimbulkan gejolak di banyak daerah.
Kedua, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 18 persen, membuat pemerintah daerah kekurangan ruang fiskal dan sulit menjalankan fungsi sebagai motor ekonomi lokal.
Ketiga, risiko bencana alam yang meningkat, sementara kemampuan respons BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), pemerintah pusat, dan daerah semakin terbatas akibat tekanan anggaran dan lemahnya kapasitas organisasi.
Keempat, dramatisasi pemberantasan korupsi, yang memunculkan ketidakpastian hukum dan membuat birokrasi, BUMN serta pelaku usaha semakin takut mengambil keputusan; otomatis laju ekonomi pun melambat. Kelima, rapuhnya BUMN sehingga sulit diharapkan menjadi pendorong ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
Jika pada akhirnya, kelima jebakan ekonomi itu benar-benar membelit pemerintah, maka dampak politiknya akan membesar. Pemerintahan Prabowo akan dibandingkan dengan rezim sebelumnya.
Jangan kaget jika narasi “Enak Jamanku To?” bakal langganan jadi trending. Tidak hanya nangkring di ‘bokong’ truk, tapi narasi itu viral di media sosial (medsos). (Iwan, Clara)