KPK Masih Kaji Skema Penerapan WFH

Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Inilah.com/Rizki)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya atas kebijakan pemerintah terkait penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi energi itu dinilai sekaligus mendorong transformasi pola kerja tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Namun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo itu mengaku belum mengetahui bagaimana teknis penerapan kebijakan tersebut di internal lembaga.

“Dari kebijakan pemerintah tersebut, KPK masih melakukan pengkajian bagaimana nanti teknis penerapannya,” kata Budi, Rabu (1/4/2026)

Budi memastikan, layanan publik KPK tetap dapat diakses masyarakat meskipun kebijakan WFH diterapkan. Sejumlah layanan seperti pengaduan masyarakat, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), call center, hingga informasi publik tetap berjalan.

“Publik masih bisa mengakses misalnya soal pengaduan masyarakat, soal layanan LHKPN, call center, informasi publik dan berbagai saluran layanan publik lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN satu hari dalam seminggu yakni setiap hari Jumat.

Kebijakan tersebut dikeluarkan merespons konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung dan berimbas pada pasokan ketahanan energi nasional.

“Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat konferensi pers secara virtual, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH tersebut telah ditekan dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun untuk WFH bagi sektor swasta akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Airlangga menyampaikan, penerapan WFH dikecualikan untuk sektor yang bekerja di lapangan. Artinya sektor tersebut akan tetap bekerja seperti biasa dalam lima hari.