Keuangannya Babak Belur, LPS Tangani 18 BPR dan BPRS yang Masuk ‘Ruang ICU’

Ilustrasi – Karyawan membersihkan logo baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Audy Alwi/hp/aa).

Musim paceklik industri perbankan, belum usai. Bisa jadi, anginnya semakin kencang. Awal tahu saja, sudah ada bank yang gulung tikar. Izin operasinya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yakni, BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).

Ternyata betul, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Farid Azhar Nasution menyebut adanya 18 BPR dan BPRS (Syariah) yang keuangannya sudah megap-megap. Saat ini, semuanya masuk proses likuidasi. 

“Masih terdapat 18 BPR dan BPRS yang dalam proses likuidasi,” ujar Farid di Jakarta, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Dia mengungkapkan, sejak 2005 hingga 31 Desember 2025, LPS mencatat telah melikuidasi satu bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS.  Selain itu, LPS pernah melakukan penempatan modal sementara di satu bank umum, serta konversi modal (bail-in) di satu BPR.

Adapun total simpanan di bank-bank yang dilikuidasi itu, mencapai Rp3,99 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 500.818 orang. Dari jumlah tersebut, simpanan layak bayar (SLB) tercatat sebesar Rp3,4 triliun atau 85,17 persen, sementara simpanan tidak layak bayar (STLB) sebesar Rp592,14 miliar atau 14,83 persen.

“Penyebab utama dari yang tidak layak bayar adalah karena rata-rata suku bunganya di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS sekitar 64,95 persen, disusul karena menyebabkan bank tidak sehat sekitar 29,02 persen, dan yang tidak tercatat di bank 6,02 persen,” pungkas Farid.

Di sisi kinerja keuangan, Farid menyampaikan, total aset LPS pada 2025 meningkat 13,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp276,2 triliun. Pada periode yang sama, LPS membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun atau naik 13,8 persen secara tahunan.

Selanjutnya, kata dia, cadangan penjaminan LPS meningkat 13,3 persen, menjadi Rp213,4 triliun. Sementara kontribusi LPS terhadap penerimaan pajak sepanjang 2025 mencapai Rp3 triliun, atau tumbuh 15,3 persen dibandingkan tahun 2024.