Kelas Menengah Semakin Tertekan, Ekonom Sarankan Perbaikan Iklim Usaha dan Investasi

Ilustrasi PHK. (Foto: Antara)

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI, Teuku Riefky menilai, tekanan kelas menengah dan berlanjutnya PHK, berisiko melemahkan konsumsi rumah tangga pada 2026.

“Konsumsi diperkirakan relatif stagnan pada 2026. Faktor ini tentu saja memengaruhi daya beli rumah tangga, karena PHK mengurangi pendapatan rumah tangga,” ujar Riefky, Jakarta, dikutip minggu (28/12/2025).

Menurut Riefky, tekanan kepada kelas menengah dan berlanjutnya PHK, terjadi di tengah perlambatan ekonomi serta meningkatnya tekanan di pasar tenaga kerja sepanjang 2025.

Kondisi tersebut berpotensi menahan laju konsumsi, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 8,5 juta penduduk kelas menengah, turun kelas hingga akhir 2024.

Sementara itu, data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menunjukkan jumlah PHK sepanjang Januari-November 2025, mencapai 79.302 orang. Atau lebih tinggi ketimbang periode yang sama pada 2024, yang tercatat 77.965 orang.

Riefky menilai, untuk menahan risiko pelemahan konsumsi, pemerintah perlu fokus memperbaiki iklim usaha dan investasi agar dunia usaha tidak terus melakukan pengurangan skala produksi yang berujung pada PHK.

“Yang perlu diperbaiki adalah iklim usaha dan investasi sehingga bisnis dan perusahaan tidak melakukan pengurangan skala yang akan berujung PHK,” katanya.

Ia menambahkan, insentif bukanlah faktor utama dalam menyelesaikan persoalan melemahnya konsumsi rumah tangga. Perbaikan struktural melalui penciptaan iklim investasi yang sehat jauh lebih penting.

“Insentif mungkin membantu secara temporer, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama. Kuncinya ada pada perbaikan iklim investasi dan usaha, pengurangan perburuan rente, kemudahan birokrasi, serta penegakan hukum untuk menjamin iklim investasi yang kondusif,” pungkas Riefky.