Katanya Indonesia Kaya Gas Alam, Ekonom: Impor LPG Sudah Mengkhawatirkan

Ekonom Gede Sandra (Foto: Dok. Forumkeadilan)

Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebut, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, sudah dalam taraf mengkhawatirkan.

Pada 2024 saja, impor LPG mencapai 6,9 juta ton atau senilai US$3,8 miliar atau setara Rp62 triliun. Sementara produksi LPG di dalam negeri hanya 1,9 juta ton LPG. “Indonesia kaya gas, seharusnya impor LPG tak perlu gede-gede. Kan bisa digantikan gas alam yang terkompresi atau dikenal sebagai CNG (Compressed Natural Gas),” ungkap Gede, Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Gede benar. Gas di Indonesia cukup berlimpah. Cadangan gas alam Indonesia menduduki peringkat 11 di dunia. Indonesia menjadi eksportir LNG (gas alam cair) ke- 8 di dunia. Di mana, produksi gas alam Indonesia sudah di atas 1 juta barel setara minyak per hari. “Sumur-sumur baru yang ditemukan adalah yang kaya dengan gas alam,” imbuhnya.

Jika CNG dijadikan pengganti LPG, kata Gede, banyak dampaknya bagi pemerintah, khususnya menyangkut anggaran subsidi. Karena, harga dasar CNG, 10 sampai 20 persen lebih murah ketimbang LPG nonsubsidi. Selain itu, CNG lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon 19 persen lebih rendah dari LPG, dan 40 persen lebih rendah ketimbang batu bara.

“Sesat pikir jika ada pihak-pihak yang memaksakan batu bara berkalori rendah dikonversi menjadi  Dimethyl Ether (DME). Bahan bakar yang mirip LPG,” tegasnya.

Sayangnya, lanjut Gede, pemerintah sepertinya tidak berpihak kepada substitusi LPG dengan gas alam (CNG). Di mana, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang saat ini berjumlah 48 unit, sebanyak 28 SPBG tidak beroperasi karena tidak mendapat pasokan gas alam.

“Kabarnya, jumlah SPBG yang beroperasi akan semakin berkurang. Karena ada indikasi alokasi gas untuk SPBG-SPBG semakin menurun. Sehingga, transisi energi ke gas alam, hanya menjadi ‘omon-omon’ saja,” imbuhnya.

Jika pemerintah tak mau disebut ‘omon-omon’ dalam transisi energi dari LPG ke gas alam, Gede menyarankan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan. Misalnya, menambah pasokan gas untuk perkotaan dan bahan bakar, menjadi minimal 5 persen dari kebutuhan domestik.

“Tambah jumlah SPBG hingga setidaknya 100 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan, masifkan pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) dan infrastruktur CNG hingga masuk perumahan,” ungkapnya.