Impor 105.000 Mobil Pikap dari India Wujud Deindustrialisasi Terselubung, Ekonom Senior Minta Segera Batalkan

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini. (Foto: Antara).

Ekonom senior yang dikenal sebagai salah satu pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Didik J Rachbini menyebut, rencana impor 105.000 mobil pikap secara utuh alias Completely Built Up (CBU) dari India, menunjukkan adanya masalah serius dalam kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi.

“Karena tidak sinkron dan melemahkan arah kebijakan industri nasional. Kebijakan jalan pintas ini, berpotensi deindustrialisasi terselubung. Jika terus dilakukan, kebijakan instan jangka pendek ini terlihat praktis. Namun untuk jangka panjang justru melemahkan struktur industri nasional,” ungkap Didik kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Rencana ini, ungkap Rektor Universitas Paramadina ini, akan melahirkan masalah makroekonomi yang berat. Impor yang masif ini bakal menekan neraca perdagangan, sekaligus menempatkan neraca pembayaran ke zona negatif.

Asal tahu saja, Indonesia selama ini telah mengekspor otomotif ke mancanegara dalam jumlah besar, sekitar 518.000 unit.

Alhasil, rencana impor ini justru melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. “Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri,” imbuhnya.
 
Pria berdarah Madura ini, tak segan menyebut kebijakan ini merupakan preseden bagi industri domestik. Bukannya diberi kemudahan, mereka justru dikorbankan demi solusi cepat yang akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, lanjutnya, industri otomotif dalam negeri, berkembang pesat. Kini menjelma menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.

“Ini jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah. Negara secara simultan mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi melemahkannya, membuka pintu impor massal kendaraan yang masif.

Inkonsistensi kebijakan seperti ini, menurut Didik, menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang. 

“Sehingga pemerintah mutlak harus membatalkannya. Harus ada arah kebijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah,” kata Didik.

Selain itu, Didik mempertanyakan sumber dana untuk memborong 105.000 unit kendaraan niaga buatan India. Jika menggunakan dana publik atau dan pajak, peruntukannya haus jelas.

“Harus untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi,” pungkasnya.

Demi Hemat APBN

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengaku tengah mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Impornya terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari produsen Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Proses pengiriman mobil dilakukan bertahap.

Saat ini, sebanyak 200 unit pikap buatan Mahindra tiba di Indonesia. “Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra dan Tata juga,” ujar Joao, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ia menuturkan, pertimbangan membeli kendaraan dari India dikarenakan faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk melakukan pengadaan dalam jumlah yang besar.

Joao beralasan, harga pikap 4×4 di pasaran Indonesia, relatif lebih mahal. Sedangkan harga yang ditawarkan produsen India, lebih murah sehingga menghemat penggunaan APBN.