Dukung Keputusan Pemerintah Tahan Harga BBM, Indef Ingatkan Jaga Konsumsi Agar APBN Tak Jebol

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A/tom).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengapresiasi keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah krisis global.

Keputusan tersebut akan memberikan efek positif bagi perekonomian nasional, khususnya untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat. “Kebijakan tersebut akan menahan laju inflasi, terutama di sektor kebutuhan pokok dan transportasi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga energi,” kata Esther di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut Esther, dengan harga BBM yang tetap, tekanan terhadap masyarakat dapat diminimalisir sehingga daya beli terjaga dan aktivitas ekonomi tetap stabil. “Daya beli masyarakat terjaga karena inflasi tertahan, terutama untuk kebutuhan pokok dan transportasi,” kata dia.

Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, dengan tidak adanya kenaikan harga BBM, potensi kepanikan publik maupun gejolak sosial dapat dihindari. “Mencegah kepanikan di masyarakat dan potensi gangguan sosial akibat kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki tantangan dalam jangka panjang. Salah satunya adalah potensi meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, distribusi subsidi juga dinilai masih berpotensi tidak tepat sasaran, karena kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi dinilai lebih banyak menikmati subsidi dibandingkan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dari sisi konsumsi energi, Esther mengingatkan, harga BBM yang relatif murah juga dapat mendorong penggunaan energi fosil secara berlebihan, sehingga kurang efisien dan berisiko terhadap keberlanjutan energi.

Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, Esther menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah pembatasan subsidi berdasarkan kapasitas mesin (cc) kendaraan atau memprioritaskan subsidi hanya untuk transportasi publik. “Refocusing alokasi anggaran untuk program kegiatan produktif dan luas saja,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” kata Prasetyo.