DPR Desak OJK, BI dan Perbankan Beri Relaksasi Cicilan Kredit Warga Terdampak Banjir Sumatera

Iwan Medium.jpeg

Kamis, 4 Desember 2025 – 06:09 WIB

 Tim SAR Pasaman saat mencari korban tertimbun longsor di Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). (Foto: Antara/HO-Pos SAR Pasaman)

Tim SAR Pasaman saat mencari korban tertimbun longsor di Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). (Foto: Antara/HO-Pos SAR Pasaman)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera pasca banjir dan longsor. Untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah.

Misbakhun mengatakan, perlu sinergisitas kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran untuk wilayah terdampak.

“Pemulihan pasca bencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut politikus Partai Golkar itu, prioritas utama saat ini, adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Misalnya, pemulihan kegiatan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Serta, memastikan jalur distribusi logistik, memberikan sejumlah kelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya terhenti akibat bencana.

Terkait itu, Misbakhun meminta OJK, BI dan perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak bencana di Sumatera.

Dia pun menyoroti bahwa Pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4 persen bagi produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen pada Triwulan III 2025.

Ia memastikan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

Di samping itu, dia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

Misbakhun meyakini dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Topik
Komentar