Disentil Purbaya, Bos DJP Berdalih Pembenahan Coretax Baru Dimulai Awal Tahun

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Foto: Antara/Bayu Saputra/aa)

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto meminta masyarakat bersabar terkait penggunaan sistem Coretax yang dinilai masih sulit diakses. Ia menegaskan bahwa tim teknis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru bisa melakukan pengerjaan penuh terhadap sistem tersebut sejak awal tahun ini.

“Perlu diingat teman-teman, Coretax itu baru bisa kita oprek 1 Januari 2026. Jadi ya tentu namanya dinamika ada butuh waktu dan kami juga mohon kesabaran dari para wajib pajak,” ujar Bimo di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan ini merespons kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut desain Coretax masih rumit dan “muter-muter”. Bimo menjelaskan, alur yang dianggap rumit tersebut sebenarnya adalah mekanisme verifikasi otomatis untuk mencocokkan identitas wajib pajak dengan data di instansi lain.

Setiap data yang masuk ke Coretax harus divalidasi dengan basis data pembanding seperti NIK dari Dukcapil atau NIB dari Kementerian Investasi/BKPM.

“Jadi gini, setiap data yang masuk Coretax itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan mengonfirmasi dengan data Dukcapil, by system ya, akan mengkonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi/BKPM. Jadi looping seperti itu kan kita juga harus punya,” jelas Bimo.

Selain masalah verifikasi, Bimo mengakui tantangan besar terletak pada proses migrasi data dari sistem lama (legacy) ke sistem baru. Penyesuaian metadata dan kamus data harus dilakukan agar seluruh informasi perpajakan lama bisa terbaca dengan benar di sistem Coretax.

“Data warehouse ini kan imigrasi datanya dari legacy, dari sistem lama. Yang mana kamus datanya dan segala macam meta datanya itu harus di-adjust dengan meta datanya yang baru di Coretax,” katanya.

Meski mengakui adanya kendala teknis, DJP tetap menjalankan layanan pelaporan SPT melalui sistem tersebut sambil melakukan perbaikan secara bertahap. Bimo menegaskan bahwa sinkronisasi data lintas instansi merupakan bagian penting untuk memastikan validitas data perpajakan nasional.