Dana Perang Ukraina Mendekati Kolaps, Bantuan Barat Seret

Ilustrasi konflik Rusia dan Ukraina. (Foto: Shutterstock)

Kondisi keuangan Ukraina dilaporkan semakin tertekan di tengah konflik yang masih berlangsung. Laporan Bloomberg menyebut negara tersebut berpotensi kehabisan dana untuk membiayai operasi militernya pada Juni 2026, seiring tersendatnya aliran bantuan dari negara-negara Barat.

Kepala Komite Keuangan Parlemen Ukraina, Danylo Hetmantsev, sebelumnya telah mengingatkan bahwa kondisi fiskal negaranya berada dalam situasi kritis.

Ia menilai sejumlah skema pendanaan dari mitra internasional berisiko tidak terealisasi, termasuk pinjaman Uni Eropa senilai 106 miliar dolar AS serta kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional.

Dalam situasi tersebut, Hetmantsev mendorong parlemen segera memenuhi berbagai persyaratan yang diminta agar pendanaan eksternal tetap mengalir.

Laporan itu juga menyoroti adanya hambatan dalam pencairan bantuan, termasuk pinjaman dari Uni Eropa yang masih tertahan serta dana IMF yang mensyaratkan reformasi pajak—kebijakan yang hingga kini belum terealisasi di Kyiv.

Selain itu, dukungan militer melalui program Daftar Prioritas Kebutuhan Ukraina (PURL) dari NATO turut menghadapi tantangan. Duta Besar Ukraina untuk NATO, Alena Getmanchuk, mengungkapkan bahwa sebagian besar bantuan masih bergantung pada segelintir negara.

Kebutuhan pendanaan Ukraina pun diperkirakan sangat besar. Pemerintah membutuhkan sekitar 15 miliar dolar AS untuk pengadaan senjata dari Amerika Serikat pada tahun ini, dengan total kebutuhan bantuan luar negeri mencapai 52 miliar dolar AS.

Sementara itu, defisit anggaran Ukraina terus melebar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2026, defisit diproyeksikan mencapai 1,9 triliun hryvnia atau setara sekitar 45 miliar dolar AS.

Hingga kini, pemerintah Ukraina masih sangat bergantung pada dukungan finansial dari negara-negara Barat untuk menutup celah anggaran. Namun, sejumlah mitra mulai mendorong Kyiv agar mencari sumber pendanaan alternatif, di tengah perdebatan panjang terkait paket bantuan baru di negara-negara donor.