Jumat, 14 November 2025 – 14:59 WIB
Indonesia dan Norwegia jalin kerja sama perdagangan karbon di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil, Kamis (13/11/2025). (Foto: Antara/Dok. Kementerian LH).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Ini sejarah baru yang dicatat Indonesia melalui PT PLN (Persero) yang resmi menjual pengurangan emisi setara 12 juta ton karbon kepada Norwegia. Indonesia untung besar, dapat fulus dan udara bersih.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut PLN secara resmi akan ‘menjual’ hasil pengurangan emisi yang volumenya setara 12 juta ton karbon, kepada pemerintah Norwegia.
“Ini perdagangan karbon berbasis teknologi pertama di dunia yang dijalankan di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris, aturan main resmi untuk jual-beli karbon antarnegara,” ungkap Menteri Hanif, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Di mana, PLN yang memiliki banyak pembangkit listrik ramah lingkungan, seperti tenaga air, surya, atau angin. Proyek-proyek ini berhasil mengurangi polusi (emisi karbon) dalam jumlah besar.
Sedangkan Norwegia adalah negara yang sangat peduli lingkungan, bersedia membayar Indonesia atas keberhasilan tersebut. Di mana, 12 juta ton karbon setara dengan menghilangkan polusi dari sekitar 2,6 juta mobil yang seliweran di jalanan selama setahun.
“Kami memandang, kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menteri Hanif.
Harus diakui, kata dia, PLN, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, akan mempercepat pembangunan energi terbarukan. Dalam 10 tahun ke depan, 76 persen dari pembangkit baru akan berasal dari energi bersih
Ke depan, Menteri Hanif meyakini, akan semakin banyak proyek energi bersih. Artinya, semakin banyak pula lapangan kerja baru yang tercipta untuk masyarakat.
“Sesuai aturan main, Norwegia juga setuju untuk menyisihkan lima persen dari nilai transaksi (share of proceeds) yang akan dimasukkan ke dalam dana iklim nasional. Uangnya akan digunakan untuk program yang membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, seperti banjir atau kekeringan,” ungkapnya.
Langkah Indonesia, mendapat apresiasi dari Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen. Karena, Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi.
“Ini sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia,” kata Andreas.
Kesepakatan ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Dengan menjadi negara pertama di dunia yang melakukan perdagangan karbon berbasis teknologi di bawah Perjanjian Paris.
“Indonesia menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau global,” pungkasnya.