Pemain Produk Makanan Halal di Indonesia Hanya 4 Persen, Penguasanya Asing Nonmuslim

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Imam Hartono dalam TOT Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digagas Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta, Jumat (14/11/2025). (Foto: Dok. Forjukafi).

Data 2024 mencatat, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 248 juta jiwa. Atau 87 persen dari total penduduk. 

Sayangnya, produk halal yang berseliweran di dalam negeri, dikuasai produk luar alias impor. Dan, mayoritas negara nonmuslim.

Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rosy Wediawaty mengatakan, Indonesia menjadi pasar produk halal yang sangat menggiurkan bagi dunia. 

Sehingga, jangan heran jika produk halal, khususnya makanan dari negara nonmuslim, membanjiri pasar Indonesia.

“Perdagangan produk makanan halal dari negara nonmuslim menunjukkan pertumbuhan besar, karena Indonesia menjadi konsumen utama namun belum menjadi pemain utama,” kata Rosy dalam Training of Trainer (TOT) Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk jurnalis se-Jabodetabek 2025 yang digagas Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Saat ini, Indonesia belum memposisikan diri sebagai pemain utama produk makanan halal. Pemain utamanya, ya itu tadi, negeri-negeri nonmuslim yang belum sepenuhnya paham soal kehalalan makanan.

Minimnya produk halal buatan pelaku usaha dalam negeri ini, bisa dicermati dari masih rendahnya sertifikat halal. Dari sebanyak 56,2 juta pelaku usaha, hanya 2,2 juta pelaku usaha yang produknya sudah bersertifikat halal. Atau hanya 4 persen.

Dari rendahnya produk makanan dalam negeri yang bersertifikat halal itu, menggambarkan betapa gurihnya potensi. Peluang pasar ini seharusnya ditangkap pelaku usaha dalam negeri untuk terus melakukan inovasi atau mengembangkan diri. Tentu saja perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah.

“Ini peluang sekaligus pemicu bagi pengusaha Indonesia untuk lebih maju. Indonesia jangan hanya menjadi pasar produk halal, tetapi harus menjadi pemain utama,” kata Rossy.

Sementara, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Imam Hartono menerangkan, ekonomi syariah (eksyar) harus juga mendapat dukungan dari pers atau media, khususnya yang berbasis digital.

Agar semakin banyak masyarakat Indonesia khususnya anak muda yang tertarik untuk menekuni, dan mengembangkannya.

“Kampanyekan terus ekonomi syariah kepada anak-anak muda digital. Untuk membangun trust dan akuntabilitas, transparan serta kredibel. Ini akan dicapai, para jurnalis dapat menulis tentang eksyar agar literasinya mudah dipahami dan menarik,” kata Imam.

Dia bilang, eksyar merupakan sistem ekonomi berbasis nilai dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Di mana, eksyar menerapkan, prinsip leluhur, kerja sama, dan kebaikan.

“Potensi eksyar dalam mendukung ekonomi nasional makin lama, terus bertumbuh. Apabila didukung pergeseran demografi 2030, anak muda menjadi potensi kekuatan eksyar,” ucap Imam.

Ke depan, Imam berharap, literasi keuangan berbasis syariah untuk masyarakat harus terus dipercepat dan ditingkatkan. Hal itu, seiring perkembangan pesat digitalisasi di Indonesia.

Topik