Buntut Kasus BGN dan Imigrasi, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Harus Jaga Integritas

Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa di Akademi Bela Negara NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).(Foto: Inilah.com/Reyhaanah Asya)

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengaku prihatin atas sejumlah pejabat pemerintah yang belakangan terjerat kasus hukum, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara berbeda.

Menurut Saan, kasus-kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara agar memegang teguh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

“Para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Bapak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” kata Saan, Kamis (4/6/2026).

Saan menilai Presiden Prabowo selama ini konsisten menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi di berbagai kesempatan. Karena itu, para menteri, wakil menteri, maupun pimpinan lembaga negara seharusnya menjaga perilaku dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya selalu berulang-ulang untuk memberantas korupsi, bahkan pidatonya kan luar biasa,” ujar dia.

Menurut Saan, para pembantu Presiden harus menunjukkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

“Nah, seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya, untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalismenya sebagai pembantu Presiden, baik di kementerian maupun di badan,” jelas Saan.

Atas dasar itu, DPR mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara agar tetap berpegang pada semangat pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini.

“DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi,” tutur Saan.

“DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini dalam waktu yang bersamaan di Kejaksaan dan KPK, kita mendapat kenyataan, Wakil Menteri dan juga (mantan) Kepala BGN dan jajarannya itu terjerat berbagai masalah hukum,” tambahnya.