Mobil pikap Mahindra Scorpio yang digunakan sebagai kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. (Foto: Dok. PT Agrinas Pangan Nusantara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Ekonomi Digital Celios (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda mencurigai ada oknum yang kebelet menikmati cuan dari impor 105.000 mobil pikap dari India.
Jelas-jelas kebijakan ini merugikan industri dalam negeri, serta menghambat bertumbuhnya ekonomi, tapi masih saja dipaksakan.
“Importasi mobil dan pikap oleh Agrinas dari India, semakin menunjukkan bahwa proyek ini, bukan untuk ekonomi nasional, apalagi ekonomi di tingkat desa. Melainkan ekonomi Agrinas dan para oligarki pemerintah,” kata Huda di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Huda pun memperkirakan adanya potensi kerugian negara yang cukup besar. Nilai impor kendaraan niaga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu, mencapai Rp24,66 triliun.
Dana sebesar itu akan sangat efektif untuk mendongkrak industri otomotif dalam negeri yang berujung kepada semakin kencangnya roda perekonomian nasional. “Perusahaan otomotif lokal hanya menjadi penonton tanpa keterlibatan aktif dalam rantai pasok Kopdes Merah Putih,” ungkapnya.
Masih kata Huda, keputusan Agrinas mengimpor unit utuh atau Completely Built Up (CBU), menyalahi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, masuknya pikap buatan India ke tanah air, semakin menggerus pangsa pasar industri otomotif dalam negeri.
“Ekonomi kita pasti menyusut, karena impor ini mengurangi PDB (Produk Domestik Bruto). Berbeda jika disuplai dari dalam negeri. Efek dominonya pasti dahsyat. Di sisi lain, kapasitas produksi mobil pikap nasional sudah memadai, harganya pun relatif lebih murah,” jelasnya.
Huda mengendus kejanggalan dalam keputusan Agrinas memilih impor pikap dari India, karena berisiko melemahkan PMI (Purchasing Managers’ Index) manufaktur sektor otomotif. Padahal, sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja formal secara masif di Indonesia.
Selanjutnya, Celios mendesak agar importasi 105.000 mobil pikap dari negeri ‘Sejuta Dewa’ itu, segera dihentikan. Karena lebih banyak mendatangkan ‘mudarat; ketimbang manfaat bagi Indonesia.
“Sudah sewajarnya, importasi ini dihentikan karena lebih banyak kerugiannya. Jika ada penalti ya Dirut Agrinas yang tanggung jawab, karena menyebabkan kerugian negara. Atau ya negosiasi ulang,” ungkapnya.
Selesaikan Polemik dengan Diskusi

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan, pengadaan 105.000 mobil pikap dari India didasari itikad baik. Jika muncul perbedaan pendapat di kemudian hari, bisa diselesaikan melalui penjelasan atau diskusi.
“Karena kami dengan itikad baik, kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut. Saya pikir bahwa kita optimistis dan saya yakin bahwa apa yang kita lakukan in good faith, pasti kalau ada masalah, ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan, itu akan menjadi solusi,” tegasnya.
Joao menambahkan, pengadaan ini, akan berjalan mengingat harga yang didapatkan perusahaan tergolong sangat kompetitif. Menurutnya, pengadaan armada ini sangat menguntungkan secara nilai ekonomi dibandingkan jika perusahaan harus membeli dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi.
“Karena saya yakin bahwa semua itu ada solusinya, mungkin kalau saya mengadakannya harganya Rp700 juta, mungkin pasti potensi pembatalan sangat besar, tapi kalau saya mengadakannya murah, kayaknya sayang-sayang banget,” terangnya.












