Analis Menteng Kleb, Kusfiardi menyebut, harapan publik terhadap terobosan besar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mulai luntur. Optimisme yang sempat menguat di awal kepemimpinannya kini berbenturan dengan realitas fiskal yang dinilai kaku.
Memasuki 2026, optimisme terhadap akselerasi pertumbuhan yang dijanjikan Purbaya saat menggantikan Sri Mulyani Indrawati kian meredup. Hal ini menyusul rilis data ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi.
Kusfiardi mencatat, narasi akselerator pertumbuhan yang dibawa Purbaya belum mampu menembus hambatan struktural. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026, misalnya, tertahan di angka 5,1 persen, jauh dari target ambisius pemerintah sebesar 5,7 persen.
“Strategi belanja agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi mesin penggerak utama ternyata belum mampu menstimulasi sektor riil secara signifikan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga justru tertekan oleh inflasi pangan dan energi yang persisten,” ujar Kusfiardi di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Kegagalan akselerasi ini, lanjutnya, juga tercermin dari postur APBN 2026 yang kian tertekan. Defisit anggaran menyentuh 2,92 persen, menandakan ruang fiskal Indonesia semakin menyempit.
Alih-alih tersalurkan ke investasi produktif, anggaran justru tersedot oleh lonjakan subsidi energi akibat tingginya harga minyak dunia serta beban bunga utang yang menembus Rp500 triliun.
Di sisi penerimaan, digitalisasi pajak melalui Coretax yang digadang-gadang mampu mendongkrak penerimaan secara instan belum menunjukkan hasil. Tax ratio Indonesia pada 2025 justru turun menjadi 9,31 persen, dari sebelumnya 10,08 persen.
“Kondisi ini memicu persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak terhadap pemain lama, ketimbang memperluas basis ekonomi yang sehat,” tambahnya.
Respons Lamban
Kusfiardi juga menyoroti respons yang dinilai lamban dari otoritas fiskal dalam merespons dampak geopolitik, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Situasi ini disebut dibiarkan tanpa arah yang jelas. Purbaya, selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dinilai belum menunjukkan inisiatif koordinasi yang solid untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
“Ketidakhadiran kepemimpinan yang taktis di KSSK membuat pasar kehilangan jangkar. Akibatnya, IHSG mengalami koreksi dalam, sementara rupiah tertekan hingga menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Ini sinyal bahaya bahwa sektor keuangan berjalan tanpa nakhoda di tengah badai,” tegasnya.
Krisis Kepercayaan Menguat
Dampaknya mulai terasa di pasar keuangan. Kepercayaan investor global melemah seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal yang dinilai cenderung populis dan berorientasi jangka pendek.
Hal ini tercermin dari kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang menembus 7,1 persen, sehingga meningkatkan biaya utang negara.
“Transisi kepemimpinan dari Sri Mulyani ke Purbaya pada akhirnya lebih terlihat sebagai perubahan gaya komunikasi. Secara substansi, risiko fiskal justru meningkat, sementara pertumbuhan tetap medioker,” ujar Kusfiardi.
Perbaikan Fiskal
Menghadapi dinamika global 2026 yang penuh ketidakpastian, Kusfiardi menekankan perlunya arah kebijakan fiskal yang lebih berpijak pada amanat konstitusi UUD 1945.
Ia merumuskan empat pilar kepemimpinan fiskal yang dinilai mendesak. Pertama, teknokrat populis dengan kredibilitas global, figur yang mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memiliki sensitivitas sosial dalam distribusi ekonomi.
Kedua, productive safety net, yakni pergeseran dari bantuan sosial konsumtif menuju bantuan produktif untuk mendorong kelas menengah dan bawah keluar dari jebakan middle-income trap.
Ketiga, kedaulatan dan kemandirian fiskal, dengan menjadikan fiskal sebagai alat proteksi industri dalam negeri serta investasi di sektor pangan dan energi agar tidak bergantung pada modal asing.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Sistem perpajakan harus adil dan transparan, termasuk memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi, serta pengawasan ketat terhadap proyek strategis untuk mencegah kebocoran.
Melihat capaian yang belum sesuai target dan lemahnya koordinasi di tengah tekanan global, Kusfiardi menilai perbaikan kebijakan saja tidak cukup.
“Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Presiden perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran menteri ekonomi, termasuk Menteri Keuangan. Tanpa penyegaran, Indonesia berisiko terus terjebak dalam tekanan fiskal tinggi dengan hasil pertumbuhan yang tetap medioker,” tutupnya.