Airlangga: Presiden Prabowo Minta Rasio Utang di Bawah 40 Persen, Defisit Kurang dari 3 Persen

Presiden Prabowo Subianto memberi taklimat saat Rapat Kerja Pemerintah dengan Kabinet Merah Putih berserta seluruh Eselon I K/L dan Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Foto: Antara Foto/Galih Pradipta/kye).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk menjaga rasio utang berada di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, defisit APBN ditargetkan tetap di bawah 3 persen.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Bapak Presiden komit bahwa rasio utang dijaga di bawah 40 persen, walaupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap PDB). Demikian pula defisit dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).

Ia menyampaikan perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Penerimaan pajak juga tumbuh.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target). Tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar atau sama dengan 5,5 persen,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB.

Purbaya mengatakan defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Adapun pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen, kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp112,1 triliun yang turun 3 persen.

Sementara itu, belanja negara naik 31,4 persen secara tahunan menjadi Rp815 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun atau naik 47,7 persen, serta transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun atau turun 1,1 persen.

“Jadi ketika ada defisit, masyarakat bapak ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanja lebih merata sepanjang tahun, seharusnya triwulan pertama sekarang lebih besar dibandingkan triwulan tahun lalu defisitnya,” ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026).